Repelita [Jakarta] - Pemerhati kebijakan publik, Syafril Sjofyan, menyoroti pentingnya etika komunikasi politik yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi arus kritik dari masyarakat.
Menurutnya, sebuah kebijakan strategis berisiko kehilangan dukungan luas apabila disampaikan melalui gaya bahasa yang dianggap bernada merendahkan atau justru memancing konfrontasi.
ADVERTISEMENT
Dalam lanskap digital saat ini, publik tidak sekadar mencermati substansi materi, melainkan turut menilai gerak tubuh, pemilihan diksi, serta stabilitas emosional pemimpin negara.
Syafril menilai bahwa ketika seorang pemimpin kerap melontarkan kalimat yang terkesan menyindir, maka masyarakat cenderung menyimpulkan adanya ketidakhadiran rasa empati terhadap keresahan rakyat.
“Dalam politik modern kebijakan yang baik bisa kehilangan dukungan jika dikomunikasikan dengan cara yang dianggap merendahkan atau antagonistik,” tulis Syafril dalam catatannya, Selasa (16/6/2026).
Fenomena tersebut diperparah dengan algoritma media sosial yang lebih memprioritaskan penyebaran konten bermuatan emosional dan kontroversial dibandingkan penjelasan yang bersifat solutif.
Dinamika ini membuat potongan video pidato yang diambil di luar konteks dapat memicu reaksi negatif, seperti sindiran balik maupun kampanye ejekan yang masif di jagat maya.
Padahal, Syafril mengakui bahwa sejumlah program dasar yang digagas pemerintah saat ini memiliki keberpihakan yang nyata terhadap kebutuhan rakyat.
Namun, gaya komunikasi yang dianggap menantang justru dapat merusak citra seorang presiden yang seharusnya dipandang sebagai negarawan intelektual, tenang, dan fokus pada data.
“Publik sering mengaitkan kepemimpinan intelektual dengan kemampuan menjelaskan masalah secara rasional, penggunaan bahasa yang terukur, keterbukaan terhadap kritik, dan pengendalian emosi dalam pidato publik,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa martabat jabatan presiden harus dijaga melalui komunikasi yang efektif dengan mengakui keresahan publik tanpa harus terjebak dalam personalisasi konflik.
Sebagai penutup, Syafril menekankan bahwa kebijakan yang dirancang dengan sangat baik tetap memerlukan pendekatan yang hormat dan penuh empati saat disosialisasikan kepada publik.
Kegagalan dalam aspek komunikasi, menurutnya, berpotensi menurunkan persepsi publik terhadap kapasitas intelektual pemimpin negara dalam mengarahkan kebijakan nasional ke depan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
