Repelita Jakarta - Jaringan kemitraan taktis antara Kepala Negara Prabowo Subianto bersama mantan Presiden Joko Widodo disinyalir kian merenggang pasca-mencuatnya perkara hukum penahanan unsur pimpinan tinggi kepolisian.
ADVERTISEMENT
Skandal dugaan pembajakan data siber sasar nomor telepon ring satu pemerintah tersebut diproyeksikan bakal mengubah total ekuilibrium kompromi politik nasional.
Friksi tersembunyi yang selama ini tersimpan rapat di tingkat elite birokrasi diperkirakan mulai terkuak ke permukaan ruang publik.
Pernyataan analisis mendalam mengenai potensi keretakan relasi faksi elite kekuasaan tersebut disampaikan oleh seorang peneliti eksekutif pada hari Rabu, 4 November 2026.
“Menurut pembacaan saya, relasi politik Prabowo dan Jokowi berpotensi memasuki fase keretakan yang lebih terbuka. Keduanya mungkin tetap menjaga hubungan personal, tetapi itu tidak berarti seluruh kepentingan politik mereka masih sejalan. Kasus Listyo bisa membuka kotak pandora bagaimana kompromi kekuasaan yang selama ini terjaga mulai kehilangan keseimbangan,” ungkap Pengamat Politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, memaparkan ulasan tajamnya mengenai implikasi kasus siber nasional tersebut.
Iqbal Themi menguraikan bahwa muatan politis di balik perkara siber ini menjadi sangat menarik lantaran sang jenderal mempunyai ikatan historis kedinasan yang amat panjang dengan eks kepala negara terdahulu.
“Listyo bukan figur sembarangan dalam lingkar kekuasaan Jokowi. Kedekatannya terbangun sejak di Solo, berlanjut sebagai ajudan Presiden hingga dipercaya menjadi Kapolri. Karena itu, ketika figur yang begitu lekat dengan Jokowi justru terseret dugaan penyadapan terhadap Prabowo, wajar jika muncul pertanyaan besar tentang masa depan hubungan politik keduanya,” kata Iqbal Themi menjelaskan riwayat kedekatan tersangka di dalam ring internal Solo.
Skandal siber nasional ini kian memantik atensi publik setelah tim jajaran penyidik membeberkan durasi pengoperasian alat sadap yang disinyalir telah berjalan aktif semenjak tahun 2025.
Dirinya mendesak agar jajaran penegak hukum membongkar secara transparan mengenai pemanfaatan informasi rahasia serta aktor eksternal yang menampung aliran data telekomunikasi presiden.
“Kalau Presiden diduga disadap sejak 2025, pertanyaan politik yang paling mendasar adalah siapa yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Apakah semata tindakan para tersangka, atau ada kepentingan lain di belakangnya? Penyidikan harus mampu membongkar motif dan aliran informasi itu,” tegas Iqbal Themi menuntut akuntabilitas penyelidikan siber.
Ia mengingatkan masyarakat luas bahwa momentum transisi kepemimpinan nasional pada dasarnya tidak serta-merta melumat habis sisa pengaruh kekuatan kelompok barisan lama.
Sel jaringan kepatuhan dari rezim terdahulu dinilai mempunyai kecenderungan untuk tetap bertahan hidup sekaligus mengamankan kepentingannya sendiri di bawah payung birokrasi baru.
“Dalam politik, pergantian Presiden tidak otomatis mengakhiri pengaruh kekuasaan sebelumnya. Jaringan loyalitas bisa tetap bertahan dan memiliki kepentingannya sendiri. Persoalan muncul ketika kepentingan jaringan lama berpotensi berbenturan dengan otoritas Presiden yang sedang berkuasa. Kasus Listyo patut dibaca dalam konteks kemungkinan benturan tersebut,” ulas Iqbal Themi memaparkan benturan kepentingan antar-faksi.
Lebih jauh, Iqbal Themi menyoroti pentingnya status pemeriksaan siber untuk mendeteksi apakah gawai milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi objek intersepsi ilegal.
Klarifikasi menyeluruh mengenai ada tidaknya penyadapan terhadap putra sulung eks presiden tersebut dinilai krusial guna memetakan pola serta sasaran utama dari pergerakan kelompok tersangka.
“Ujian sesungguhnya bukan apakah Prabowo dan Jokowi masih terlihat akrab, melainkan apakah pengaruh politik Jokowi masih memiliki ruang yang sama dalam pemerintahan Prabowo. Di situlah kita akan melihat apakah hubungan politik keduanya benar-benar mulai kandas atau sekadar mengalami perubahan bentuk kompromi,” pungkas Iqbal Themi mengakhiri ulasannya mengenai dinamika elite ketatanegaraan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
