Repelita Jakarta - Pakar komunikasi politik dan militer Dr. Selamat Ginting mengungkapkan dugaan keterlibatan lebih dari sepuluh jenderal polisi aktif dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan dalam diskusi di kanal YouTube BANG EDY CHANNEL bersama Edy Mulyadi.
ADVERTISEMENT
Menurut Selamat Ginting, setelah Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, lingkaran dekatnya diperkirakan ikut diperiksa.
Ia menyebut terdapat sekitar 11 hingga 14 jenderal berpangkat bintang dua dan tiga yang diduga terlibat.
Peralatan khusus penyadapan yang semula berada di Markas Besar Polri diduga dipindahkan ke rumah sejumlah perwira setelah Listyo Sigit dicopot dari jabatan Kapolri.
Di rumah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso ditemukan perangkat tersebut.
Salah satu di antaranya sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya diborgol dan dibawa ke Mako Brimob.
Selamat Ginting menekankan bahwa pernyataan ini bukan tuduhan resmi, melainkan dugaan berdasarkan lingkaran yang diperkirakan mengetahui operasi tersebut.
Kasus ini diyakini akan mengungkap lebih banyak hal di luar penyadapan, termasuk dugaan keterkaitan dengan tambang ilegal, narkoba, dan dukungan terhadap aksi-aksi tertentu.
Ia menilai peristiwa ini bagian dari upaya perlawanan yang intens setelah perubahan kepemimpinan di kepolisian.
Menurut pengamatan Selamat Ginting, kepercayaan diri berlebih muncul karena posisi polisi yang sangat kuat pasca-reformasi.
Perubahan mendadak setelah 1 Oktober membuat banyak pihak tidak sempat menghilangkan bukti.
Dalam pemeriksaan, sejumlah pihak yang sudah diperiksa disebut mengakui bahwa perintah berasal dari Listyo Sigit Prabowo.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah atas perintah siapa Listyo Sigit bertindak.
Selamat Ginting menilai Listyo lebih berperan sebagai operator, sementara ada pihak yang disebut sebagai pengguna di balik operasi tersebut.
Ia menyebut keseluruhan peristiwa ini sebagai mosaik besar yang mengarah pada apa yang digambarkannya sebagai creeping coup terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penggunaan perangkat milik negara untuk kepentingan politik tertentu dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang serius.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membatasi masa jabatan di institusi strategis agar tidak tercipta raja-raja kecil di dalam organisasi.
Diskusi di BANG EDY CHANNEL ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap perkembangan kasus yang masih terus digali oleh pihak berwenang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
