Repelita Jakarta - Skenario terburuk bagi keuangan publik akhirnya resmi terjadi menjelang pertengahan bulan November tahun 2026 ini. Pada hari Kamis siang tanggal 12 November 2026, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat resmi dibatalkan. Wartawan senior Edy Mulyadi dalam ulasannya menyoroti bahwa pembatalan tersebut sekaligus menandai dimulainya beban keuangan raksasa bagi anggaran negara.
Pembatalan tersebut dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR sekaligus pengusul hak tersebut, Muhammad Khozin, yang menyatakan bahwa proses pemakzulan tidak lagi relevan dilanjutkan. Alasan utamanya adalah karena surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sudah diterima oleh pihak MPR pada hari yang sama. Proses pengesahan secara konstitusional kini tengah berjalan mulus di lembaga legislatif tertinggi negara tersebut.
ADVERTISEMENT
Secara politik, badai di Senayan mungkin berangsur mereda setelah keputusan pengunduran diri itu diterima oleh pihak parlemen. Namun Edy Mulyadi mengingatkan bahwa persoalan besar muncul karena politik bukan sekadar urusan pasal hukum atau meredam kegaduhan di ruang sidang. Politik juga menyangkut uang rakyat di dalam APBN serta keringat pembayar pajak setiap bulan.
Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melempar analisis tajam yang mempertanyakan efisiensi anggaran negara. Lewat akun X miliknya, dia mengajukan pertanyaan mengenai pilihan mana yang lebih menguntungkan bagi negara antara Gibran mundur sukarela atau dimakzulkan oleh DPR. Said Didu sendiri sempat memilih agar pemakzulan yang ditempuh agar negara tidak terbebani anggaran biaya hidup serta fasilitas super nyaman.
Berbagai fasilitas megah tersebut ternyata harus ditanggung oleh negara untuk mantan wakil presiden seumur hidup. Rapat paripurna untuk membahas Hak Menyatakan Pendapat telanjur dibatalkan tanpa hambatan berarti di parlemen. Jalan pengunduran diri Gibran menuju MPR berlangsung mulus tanpa ada aral melintang yang berarti.
Kalkulasi anggaran dari Said Didu mengenai berbagai ongkos pemeliharaan itu kini berubah menjadi kenyataan pahit bagi APBN. Teriakan publik agar surat pengunduran diri tersebut ditolak kian hari kian kencang terdengar. Gelombang penolakan dari masyarakat umumnya bermuara pada beban keuangan raksasa yang harus ditanggung negara.
Aspek moral serta etika pejabat tinggi negara justru nyaris tidak terdengar disuarakan secara serius oleh para elite politik. Banyak orang mengira apabila seorang wakil presiden mundur di tengah masa jabatan akan pulang kampung sebagai warga biasa. Anggapan tersebut ternyata salah besar menurut ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini.
Berdasarkan aturan hukum yang ada, karena MPR memproses pengunduran diri atas kemauan sendiri maka status hukumnya berhenti dengan hormat. Undang-undang di Indonesia terbukti sangat memanjakan para mantan pejabat tinggi negara. Begitu pengesahan di gedung MPR ketok palu, berbagai fasilitas mewah dan supernyaman langsung mengalir deras.
Fasilitas istimewa tersebut dinikmati oleh yang bersangkutan berlaku untuk seumur hidup. Sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana memberikan fasilitas superwah kepada mantan presiden serta wakil presiden. Aturan tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 hingga Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
Regulasi pendukung lainnya termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 yang menyebutkan fasilitas dengan sangat gamblang. Kalkulasi kasar nominal kas negara wajib digelontorkan demi membiayai fasilitas seumur hidup tersebut. Angka perkiraan pengeluaran ini tentu saja bisa membuat para pembayar pajak merasa terperangah.
Komponen pertama yang paling mudah dihitung adalah alokasi uang pensiun pokok bulanan bagi mantan pejabat tinggi. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, mantan wakil presiden berhak atas seratus persen gaji pokok terakhir. Besaran nominal gaji pokok tersebut tercatat mencapai Rp20.160.000 setiap bulannya.
Jika dihitung dalam kurun waktu satu tahun, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp241,9 juta. Perlu diingat bahwa angka tersebut baru mencakup uang saku pokok bulanan seumur hidup dan belum termasuk fasilitas lain. Komponen kedua yang cukup besar adalah penyediaan jatah rumah pensiun dari pihak negara.
Berdasarkan aturan terbaru, mantan wakil presiden berhak memperoleh bidang tanah dan bangunan maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta. Batasan harga maksimal senilai Rp20 miliar dalam aturan lama kini sudah dicabut sepenuhnya oleh pemerintah. Kondisi tersebut mengartikan bahwa negara wajib membelikan rumah sesuai harga pasar di kawasan elite ibu kota.
Sebagai perbandingan pada masa lalu, Jokowi menghadiahi dirinya lahan seluas 12.000 meter persegi di Karanganyar. Lokasi rumah pensiun tersebut berada di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu. Kawasan strategis itu terletak dekat perbatasan Kota Solo serta berdekatan langsung dengan Bandara Adi Soemarmo.
Lahan luas tersebut dikelilingi tembok pembatas setinggi kurang lebih tiga meter dari permukaan tanah. Kepala Desa Blulukan sempat menyebutkan bahwa harga tanah di kawasan tersebut ditaksir mencapai Rp15 juta per meter persegi. Nilai lahan di tempat itu saja sudah menembus angka fantastis sebesar Rp180 miliar.
Estimasi harga tanah tersebut bahkan belum menghitung nilai bangunan serta fasilitas isinya yang berada di dalam. Untuk kasus Gibran, jika mengambil standar rumah menteri di Widya Chandra, harganya ditaksir puluhan miliar. Nilai pengadaan rumah mewah di kawasan elite Jakarta tersebut ditaksir berada di kisaran Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.
Biaya pengadaan aset properti ini memang hanya keluar sekali pada awal masa pensiun. Komponen pengeluaran ketiga mencakup biaya operasional rumah tangga sehari-hari yang ditanggung penuh negara. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, seluruh tagihan utilitas dibayarkan melalui APBN.
Tagihan bulanan seperti listrik, air bersih, hingga telepon rumah mantan presiden dan wakil presiden dibiayai negara. Untuk hunian seluas 1.500 meter persegi dengan pengamanan berlapis, biaya utilitas tentu sangat besar. Sistem pendingin udara yang menyala sepanjang hari serta lampu penerangan luar membuat tagihan membengkak.
Angka kasar biaya utilitas rumah tangga tersebut diperkirakan mencapai Rp25 juta hingga Rp50 juta tiap bulan. Akumulasi tagihan utilitas dalam kurun waktu satu tahun bisa mencapai kisaran angka Rp600 juta. Komponen keempat yang harus disiapkan negara adalah jaminan kesehatan menyeluruh untuk keluarga mantan pejabat.
Fasilitas kesehatan all-in tersebut berlaku seumur hidup bagi mantan wakil presiden beserta seluruh anggota keluarganya. Berdasarkan data klaim perawatan VVIP, anggaran premi kesehatan dihitung secara berkala setiap tahunnya. Biaya medical check-up serta pengobatan berkala yang ditanggung negara rata-rata mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Angka minimal tersebut dihitung untuk setiap satu orang anggota keluarga pejabat tinggi negara. Jika Gibran memiliki satu orang istri dan dua orang anak, total anggaran kesehatan mencapai Rp2 miliar setahun. Komponen kelima merupakan pos pengeluaran paling mahal yaitu operasional pengamanan Paspampres Grup D.
Pengamanan terhadap seorang mantan wakil presiden membutuhkan pengerahan personel dalam beberapa sif selama 24 jam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, total personel pengawalan bisa mencapai puluhan orang. Pengamanan berlapis tersebut disiagakan penuh untuk menjaga keselamatan mantan pejabat tinggi beserta keluarganya setiap hari.
Katakanlah terdapat total 50 personel dengan delapan orang melakukan pengawalan melekat harian. Perhitungan anggaran tersebut mencakup gaji pokok prajurit, tunjangan kinerja militer, serta biaya operasional lapangan. Komponen biaya tambahan meliputi uang makan hingga uang saku operasional pengawalan VVIP secara rutin.
Secara keseluruhan, biaya operasional pengamanan mantan wakil presiden dan keluarganya menelan anggaran miliaran rupiah. Pengeluaran rutin untuk pengamanan tersebut diperkirakan mencapai minimal Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar setahun. Jika seluruh komponen pengeluaran rutin tahunan dijumlahkan, totalnya mencapai angka yang cukup mencengangkan.
Pensiun pokok menyedot Rp241,9 juta, sedangkan biaya utilitas listrik dan air mencapai Rp600 juta. Anggaran kesehatan keluarga dipatok sekitar Rp2 miliar dan operasional pengamanan menghabiskan Rp5 miliar. Total pengeluaran rutin tahunan untuk membiayai fasilitas tersebut mencapai sekitar Rp7,841 miliar rupiah.
Simulasi kalkulasi umur dapat merujuk pada logika perhitungan yang sebelumnya disampaikan oleh Said Didu. Usia Gibran saat ini baru menginjak kisaran angka 39 tahun di tengah dinamika politik nasional. Apabila yang bersangkutan diberikan umur panjang oleh Tuhan hingga usia 80 tahun, negara harus menanggungnya.
Negara wajib membayar seluruh pengeluaran rutin tersebut selama kurun waktu 41 tahun ke depan. Perhitungan matematis menunjukkan angka Rp7,841 miliar dikalikan dengan durasi 41 tahun masa pensiun. Hasil kalkulasi tersebut menghasilkan angka sebesar Rp321,481 miliar untuk biaya hidup rutin jangka panjang.
Nominal tersebut masih harus ditambah dengan biaya pengadaan rumah mewah di awal masa pensiun Rp80 miliar. Total jenderal kas negara yang wajib keluar untuk satu orang mantan wakil presiden mencapai Rp400 miliar. Dana ratusan miliar rupiah tersebut harus tersedot hanya demi memfasilitasi seseorang yang menduduki jabatan singkat.
Jangka waktu kepemimpinan di kursi wakil presiden tercatat hanya berjalan selama kurun waktu dua tahun. Masa jabatan yang sangat singkat harus dibayar dengan empat dekade fasilitas mewah bersumber dari APBN. Ironisnya, pengeluaran masif tersebut dinikmati oleh sosok yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat.
Rakyat kecil yang sehari-hari harus bekerja keras kini dihadapkan pada kenyataan pahit pengelolaan keuangan negara. Buruh, petani, nelayan, serta masyarakat berpenghasilan rendah harus memeras keringat demi membayar pajak. Pajak yang disetorkan oleh rakyat jelata justru tersedot untuk membiayai fasilitas pensiun pejabat tinggi yang mundur.
Padahal, andai kata DPR tidak buru-buru membatalkan rapat paripurna untuk membahas usulan pemakzulan. Andaikata para wakil rakyat di parlemen tetap menggolkan pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang paripurna. Tentu cerita beban keuangan negara di masa mendatang akan menunjukkan hasil perhitungan yang jauh berbeda.
Secara regulasi tata negara, pejabat tinggi yang diberhentikan secara tidak hormat otomatis kehilangan haknya. Pejabat bersangkutan tidak berhak menerima pensiun pokok, jatah rumah mewah, maupun pengawalan seumur hidup. Negara sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk melakukan penghematan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Namun nasi telah menjadi bubur setelah surat pengunduran diri diterima secara resmi oleh lembaga MPR. Jalan menuju pensiun dini dengan fasilitas supermewah kini terbuka sangat lebar di depan mata publik. Gibran memang telah turun takhta dari jabatannya sebagai orang nomor dua di pemerintahan nasional.
Namun masyarakat luas kini harus bersiap menanggung beban cicilan uang damai hingga empat dekade mendatang. Peristiwa ini mencerminkan realitas pengelolaan kekuasaan yang dinilai terlalu murah hati kepada para mantan penguasa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
