Repelita Jakarta - Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus melontarkan kritik tajam terhadap budaya populisme serta rekayasa pencitraan politik di balik dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis mengenai fenomena politik pencitraan, peran parlemen, serta pembelajaran bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan Deddy Sitorus dalam forum terbuka di kanal YouTube Diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Jumat, 13 November 2026.
Deddy Sitorus menyoroti betapa mudahnya opini publik di Indonesia dipengaruhi oleh drama politik dan konten media sosial akibat rendahnya tingkat literasi masyarakat dibandingkan negara-negara lain.
"Literasi kita kan jauh di bawah negara-negara lain gitu, jadi bayangkan begitu mudahnya rakyat kita ini terharu sampai menangis-nangis enggak tidur habis berapa kotak tisu hanya ada seorang jongkok, padahal orang jongkok itu kaya raya berkuasa sampai anak cucunya gitu loh," ujar Deddy Sitorus di hadapan moderator Faizal Assegaf dan para peserta diskusi.
Ia menilai bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan sosok yang sangat mahir memainkan drama dan merancang setiap gerak tubuh untuk menarik simpati masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Menurut Deddy Sitorus, partainya sendiri menjadi pihak pertama yang merasakan pahitnya pengkhianatan setelah berjuang habis-habisan membesarkan Jokowi dari tingkat wali kota hingga menjadi presiden karena mendambakan hadirnya pemimpin dari rakyat biasa.
"Ketika populisme itu mulai mendapatkan kekuasaan yang besar lalu lingkungannya dipenuhi dengan orang-orang para pemburu rente mereka-mereka yang haus kekuasaan untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih besar menjadi budak-budak kekuasaan, ya itu terjadi persekongkolan besar untuk menciptakan satu mesin yang membodohi rakyat merusak sistem," tegas Deddy Sitorus.
Menanggapi pihak-pihak yang kerap menyalahkan PDI Perjuangan terkait pencalonan Gibran di masa lalu, Deddy Sitorus meluruskan bahwa partai politik tidak memiliki perangkat maupun kewenangan hukum untuk menguji keaslian dokumen ijazah seseorang.
"Apa perangkat yang kita punya untuk memastikan ijazah dia ini asli, bawa ke laboratorium forensik bawa ke pengadilan jadi biar clear cara kita berpikirnya karena ini selalu dipakai untuk menyalahkan PDI Perjuangan, kita enggak punya kewenangan itu kewenangan itu ada pada KPU dan Bawaslu," jelas Deddy Sitorus.
Terkait langkah lanjutan di parlemen pasca Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya, ia menerangkan bahwa ruang konstitusional untuk pemakzulan secara otomatis terhenti setelah pihak terkait mengundurkan diri sebelum rapat paripurna digelar.
Meski demikian, Deddy Sitorus membuka opsi bagi Komisi II dan Komisi III DPR RI untuk membentuk panitia kerja guna mengusut dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 19 serta menelisik potensi unsur pidana di balik penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan.
"Ada lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan undang-undang melakukan pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan dengan melakukan sebuah kegiatan penyelundupan pasal, sebuah rekayasa yang pasti ada yang order tidak mungkin untuk kepentingan mereka," kata Deddy Sitorus.
Di akhir paparannya, Deddy Sitorus mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran mahal dan tidak meniru praktik kekuasaan otoriter maupun penyadapan massal yang pernah terjadi di masa lalu.
"Pesan buat Pak Prabowo dan siapapun di sekitar istana sekarang, do not do the same mistake again," pungkas Deddy Sitorus.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
