Repelita Jakarta - Mantan Country Editor Yahoo Indonesia Budi Putra mencermati arah perkembangan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dinilainya berkaitan erat dengan dinamika politik nasional belakangan ini.
ADVERTISEMENT
Ia melihat adanya pergeseran sikap yang patut diperhatikan publik, terutama setelah pimpinan Polri menyebut pihaknya masih menelusuri penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.
Pada awalnya, Budi Putra mengamati bahwa sejauh ini belum seluruh salinan berkas rekaman penyadapan yang beredar memuat percakapan mencurigakan karena sebagian masih berupa obrolan santai sehari-hari.
"Nah, ini yang menarik, Kang. Kan yang di yang file itu kan banyak, Kang, ya. Siapa tahu sampai hari ini nih yang terdownload baru ngomong enggak jelas aja, eh ngopi yuk, apa gitu," ujar Budi Putra seperti dikutip dari tayangan kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Jumat, 13 November 2026.
Ia menyarankan agar tim penyidik memfokuskan penelusuran pada rekaman percakapan di tanggal-tanggal spesifik yang beririsan langsung dengan peristiwa krusial agar konteks penyadapan terlihat lebih utuh.
"Jadi, belum ada yang terlalu aneh-aneh. Nah, namun demikian, ya kan sebenarnya gampang ada peristiwa-peristiwa tertentu. Download lah yang hari yang kejadian hari itu yang kemungkinan disadap," ucap Budi Putra memberi saran.
Menurutnya, eskalasi pengusutan skandal penyadapan kepala negara ini sudah masuk ke dalam ranah pertarungan kepentingan politik tingkat tinggi.
Ia tidak menutup kemungkinan bahwa terbongkarnya operasi ilegal tersebut maupun arah penyidikannya saat ini turut dipengaruhi oleh kalkulasi politik dari berbagai pihak.
"Nah, ini kan sudah area politik ini, Kang. Ini kan area politik ya. Iya. ya em ya kalau di politik tidak ada yang tidak mungkin kan ya, karena kan ini kan dampaknya besar sekali ya, dan dan menyangkut reputasi dan lain sebagainya pihak-pihak yang lain juga," tutur Budi Putra.
Oleh karena itu, ia menilai potensi intervensi maupun pertimbangan politik dalam proses hukum tersebut tidak bisa diabaikan dan mendesak aparat membuka perkembangan kasus secara transparan.
"Nah, kita juga tidak mungkin menafikan ada masalah politik ya. Betul. Jangan-jangan ini terungkap juga karena ada politiknya juga kan," kata Budi Putra.
Budi Putra lantas menyoroti pernyataan Kapolri yang mengaku masih mengkaji pasal makar, padahal sebelumnya jajaran pemerintah berulang kali menegaskan adanya indikasi kuat tindakan makar.
Ia menilai perubahan nada pernyataan tersebut mencerminkan dampak nyata dari dinamika politik terkini, termasuk setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato selama sekitar dua setengah jam.
Bagi Budi Putra, hal yang paling penting untuk diamati masyarakat saat ini bukanlah sekadar istilah sensasional, melainkan efek konkretnya terhadap kelanjutan proses hukum.
"Istilah menggoyang itu kan sebuah diksi media ya. Yang mau kita lihat kan dampaknya. Iya. Itu kalau hari ini ada pernyataan Kapolri yang menyatakan masih menelusuri pas-pasa makar. Menurut saya berarti cukup berdampak menurut saya," jelas Budi Putra.
Ia juga menyoroti melambatnya ritme penyidikan kepolisian dalam beberapa hari terakhir yang diduga kuat dipengaruhi oleh pertimbangan stabilitas politik.
"Karena kita tadi sama-sama sepakat ada hal-hal politik yang membuat gerak Polri menjadi lebih lambat kan. Iya. Nah, dulu waktu terungkap pun kan cepat tuh. Karena ada keputusan politik juga. Iya, betul," ungkap Budi Putra membandingkan kecepatan proses hukum tersebut.
Menutup analisisnya, Budi Putra mengingatkan bahwa kecanggihan perangkat teknologi intelijen tidak serta-merta menjamin proses penegakan hukum berjalan cepat tanpa adanya kemauan politik dari para pemegang kendali kekuasaan.
"Teknologi secanggih apapun he itu bisa dijalankan atau tidak dijalankan karena keputusan politik. Not the gun, but the man behind the gun," pungkas Budi Putra.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
