Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapan atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
Keputusan perombakan jajaran kabinet tersebut dipandang sebagai langkah tepat guna membenahi tata kelola pemerintahan, terlebih penunjukan Suahasil dinilai amat layak.
ADVERTISEMENT
Kualitas kepemimpinan Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan telah diketahui secara langsung melalui pengalaman kerja bersama dalam kurun waktu yang cukup lama.
"Ini sebuah upaya perbaikan dan pilihannya kepada Pak Suahasil Nazara menurut saya oke juga," ujar Mahfud, dikutip Selasa (15/9/2026).
Pribadi Suahasil dinilai sebagai sosok birokrat murni yang memegang teguh asas profesionalitas dan ketepatan kerja di instansi pemerintah.
"Seorang birokrat profesional gitu ya. Profesional, saya bekerja dengan dia lima tahunan lah, empat sampai lima tahun. Cukup profesional dan correct," ucapnya.
Langkah penataan ulang di tubuh kementerian keuangan tersebut diharapkan mampu membawa perbaikan nyata bagi kondisi perekonomian nasional.
"Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Itu kalau meilhat langkah yang diambil Presiden dan memilih Suahasil," tukasnya.
Di sisi lain, kelemahan mendasar dari kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa turut diurai mengingat tingginya harapan publik yang tidak sejalan dengan realisasi di lapangan.
Ekspektasi masyarakat yang sempat membumbung tinggi berujung kekecewaan akibat kendala serius pada aspek komunikasi serta eksekusi kebijakan strategis.
"Nah, menyangkut Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya," terangnya.
Pola penyampaian informasi publik yang digunakan Purbaya dinilai buruk serta penanganan substansi persoalan keuangan negara dianggap tidak tuntas.
"Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian, substansi urusannya juga tidak beres," kata Mahfud.
Kecenderungan untuk meremehkan persoalan mendasar perekonomian dan membalas pertanyaan kritis publik dengan sikap merendahkan menjadi sorotan tajam.
"Dia memberi harapan orang. Itu gampang, itu nanti untuk pertumbuhan ekonomi, nanti gampang. Kemudian semuanya dianggap gampang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan," jelasnya.
Insiden perlakuan tidak menyenangkan terhadap seorang akademisi dalam forum terbuka turut diungkap sebagai contoh nyata buruknya komunikasi pejabat publik tersebut.
"Dulu ada seorang pakar kan bicara, 'Anda kan bukan ekonom, tidak tahu apa-apa.' Kan gitu kan di depan forum. Kayak gitu, ngejek sekali," ungkapnya.
Rangkaian janji dan komitmen yang pernah diumbar ke publik juga dinilai tidak ada yang berhasil direalisasikan secara konsisten.
"Janjinya nggak ada yang bisa ditepati dan berubah macam-macam. Nah mudah-mudahan Pak Suahasil ya orangnya nggak banyak bicara sebenarnya," tuturnya.
Menteri Keuangan baru diharapkan lebih berfokus pada hasil kerja nyata ketimbang memproduksi retorika tanpa eksekusi yang jelas.
Keluhan masyarakat terkait aksi kejar target penerimaan perpajakan yang dinilai meresahkan dan tidak tepat sasaran juga diharapkan dapat dievaluasi secara menyeluruh.
"Bekerja dan bagus mudah-mudahan kesan yang selama ini untuk mendapat pendapatan negara ini mengejar-ngejar pajak sampai hal-hal yang tidak penting, apa yang tidak layak ditarik pajaknya," katanya.
Respons negatif dari publik terkait kebijakan penarikan pajak dinilai mencerminkan adanya persoalan substansial dalam pengelolaan fiskal.
"Mungkin itu berlebihan yang di medsos itu, tapi suara seperti itu nggak pernah bisa berkurang. Nah dari sudut substansi juga kan begitu," bebernya.
Perubahan sikap Purbaya terkait penggunaan anggaran negara pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh turut dikritik secara terbuka.
Purbaya disesalkan karena pada akhirnya menyetujui penggunaan APBN yang sejak awal disepakati tidak akan menyedot dana negara.
"Ya substansi, janji-janjinya (Purbaya) itu tidak jalan. Misalnya dulu ketika bicara Whoosh. Ya, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat. Pandangan kita lah itu harus jangan ditanggung negara. Karena sejak semula memang itu dinyatakan tidak pakai APBN," timpalnya.
Pembengkakan biaya proyek yang melonjak berlipat ganda dibanding tawaran awal dari pihak Jepang juga dipertanyakan pertanggungjawabannya.
Ketiadaan dokumen perjanjian resmi terkait proyek Whoosh hingga saat ini dinilai memicu persoalan hukum dan konstitusi yang amat serius.
"Nah tiba-tiba pakai APBN dan harganya setiap kali lipat dari apa yang sudah disepakati dengan Jepang. Dan yang penting, yang paling penting bagi konstitusi, dokumen perjanjian Whoosh itu sampai sekarang nggak ada," tegasnya.
Tugas berat kini diemban Suahasil Nazara untuk menata kembali arah kebijakan fiskal dan menuntaskan persoalan pengelolaan keuangan negara yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
