Repelita Jakarta - Potongan tayangan ceramah Pengasuh LPD Al-Bahjah Prof. KH Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya mendadak menjadi sorotan publik usai jajaran Badan Gizi Nasional menyalahkan kalangan guru hingga orang tua siswa terkait kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis.
Ulama kondang tersebut menyampaikan imbauan terbuka agar Presiden Prabowo Subianto bersikap jujur dan melakukan introspeksi secara mendalam terhadap efektivitas serta ketepatan penyaluran program MBG di lapangan.
ADVERTISEMENT
Pemerintah diminta tidak sekadar mempertahankan gengsi kebijakan, melainkan harus memastikan proses distribusi serta pengolahan makanan benar-benar aman bagi anak-anak penerima manfaat.
Di sisi lain, publik juga diimbau untuk bersikap adil dan objektif dengan tidak secara gegabah melimpahkan seluruh kesalahan teknis di lapangan langsung kepada kepala negara.
"Pak Presiden mohon ditinjau kembali. Sudahkah benar tentang MBG atau tidak? Cobalah jujur gitu saja," ujar Buya Yahya, dikutip Selasa (15/9/2026).
Penilaian yang berimbang sangat diperlukan agar masyarakat dapat membedakan secara jernih antara kelalaian teknis penyedia jasa dengan kekeliruan dalam penentuan arah kebijakan.
Publik diminta tidak terburu-buru menyudutkan pimpinan tertinggi negara apabila kasus keracunan yang terjadi murni merupakan kesalahan operasional di tingkat katering atau juru masak.
"Anda sebagai rakyat yang jujur juga menilai ya, kalau bukan kesalahan Presiden ya jangan langsung disebutkan MBG orang-orang kelepek-kelepek keracunan Pak Presiden. Anda nggak adil juga menilainya," ucapnya.
Kendati demikian, Buya Yahya juga menegaskan agar Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata apabila akar permasalahan program tersebut memang bersumber dari celah kebijakan pemerintah.
"Saya juga pengen mengatakan pada Pak Presiden yang jujur juga. Anda harus bisa melihat MBG ini benar atau tidak," jelasnya.
Evaluasi secara menyeluruh diminta menyasar seluruh rantai penyaluran hingga mekanisme pembagian makanan kepada para siswa di sekolah.
Seorang pemimpin diingatkan mengenai besarnya beban tanggung jawab moral dan spiritual di hadapan Tuhan atas setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.
"Tentang penyalurannya, pembagiannya dan seterusnya. Ini benar atau tidak. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah," tukasnya.
Masyarakat kembali diajak untuk tidak menyalahkan pihak tertentu secara membabi buta tanpa melihat duduk perkara secara utuh.
"Hei rakyat, hei presiden, kadang kalau sudah ada adil, tidak benar, rakyat tidak adil. Yang salah tukang masaknya, yang disalahkan Pak Presiden," imbuhnya.
Lebih jauh, Buya Yahya menyoroti dugaan munculnya praktik tidak terpuji maupun potensi penyalahgunaan anggaran di balik pelaksanaan program nasional bernilai fantastis tersebut.
"Kalau memang ternyata kebijakannya Presiden banyak korup, ini perlu presiden amanat dong. Saya sampaikan, ada Tuhan, ada Allah," Buya Yahya menuturkan.
Para pemegang kewenangan diingatkan untuk segera mengambil tindakan tegas menyetop pelaksanaan program apabila ditemukan indikasi kezaliman dan ketidakadilan yang merugikan publik.
"Hidup di dunia sesaat, kalau tahu sesuatu itu tidak baik, membawa ketidakbaikan, ketidakadilan ya harus segera yang punya kemampuan untuk menghentikannya," tambahnya.
Kekuasaan serta jabatan di dunia ditegaskan bersifat sementara, sehingga setiap tindakan kezaliman berisiko membawa konsekuensi fatal di akhirat kelak.
"Kamu punya Tuhan, ingat hidupmu sesaat di dunia. Kezaliman yang kita lakukan di dunia menjadi sebab kehancuran di alam barzah," tegasnya.
Sikap sentimen pribadi terhadap figur tertentu diimbau untuk disingkirkan agar evaluasi terhadap kebijakan negara dapat berjalan secara jujur dan rasional.
"Yuk semuanya jujur deh, gitu saja jadi kita pun kadang-kadang kalau tidak senang dengan seseorang, semuanya jadi dinisbatkan kepada orang tersebut," bebernya.
Kritik yang dibangun masyarakat wajib berlandaskan data fakta serta porsi beban tanggung jawab yang proporsional dari masing-masing pihak.
"Jadi rakyat yang benar, misalnya jujur, kalau memang bukan kesalahan presiden, jangan dinisbatkan," ucap dia.
Kesalahan teknis para pelaksana di lapangan harus diselesaikan sebagai ranah operasional tanpa perlu mengambinghitamkan pihak luar.
"Itu bilangnya biasa, jadi urusan tukang masak, akan tapi kalau ada kesalahan presiden dari sisi, misalnya saya melihat ada banyak kejahatan di balik ini semua dan sebagainya, itu yang perlu kita nilai," kata dia.
Presiden Prabowo Subianto didorong untuk membuka ruang mendengarkan aspirasi publik serta mencermati berbagai laporan keracunan yang marak terjadi belakangan ini.
"Lalu kita kembali tanyakan, wahai bapak presiden anda punya hati insya Allah dan Anda juga pikirkan bisa mencermati benar atau tidak MBG tanpa hawa nafsu," terangnya.
Pimpinan negara diingatkan agar tidak membiarkan persoalan keselamatan rakyat berlarut-larut tanpa adanya pembenahan yang nyata.
"Coba, kemudian Anda mendengar enggak apa yang selama ini terjadi. Kalau ternyata Anda (Presiden) tahu kemudian membiarkan, urusanmu dengan Allah. Tugas kami (ulama) hanya mengingatkan," tandasnya.
Langkah introspeksi diri serta pertobatan disebut sebagai jalan terbaik bagi seorang pemimpin untuk membenahi setiap kekhilafan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Tobat menjadi lebih baik. Saya sendiri, Anda kalau salah, tobat. Termasuk Pak Presiden," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
