Repelita Jakarta - Advokat Abdul Gafur Sangadji menyoroti kehadiran mantan Presiden Joko Widodo di ruang pengadilan untuk memberikan kesaksian atas laporan hukum yang ia ajukan sendiri.
ADVERTISEMENT
Menurut Abdul Gafur, peristiwa tersebut mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya seorang mantan kepala negara menjalani pemeriksaan di muka sidang bukan dalam kapasitas sebagai pesakitan, melainkan sebagai pihak pelapor.
"Untuk pertama kalinya, seorang mantan Presiden hadir di ruang pengadilan untuk diperiksa. Bukan sebagai terdakwa atau pesakitan, melainkan sebagai saksi atas laporan yang dibuatnya sendiri," ujar Abdul Gafur melalui unggahannya pada Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan bahwa laporan pidana tersebut telah membuat sejumlah warga negara harus duduk di kursi terdakwa, bahkan sempat mendekam di tahanan serta dibayangi ancaman hukuman penjara.
Namun demikian, Abdul Gafur melihat adanya kejanggalan mendalam dalam jalannya persidangan ketika atensi publik justru tersedot pada bahasa tubuh Jokowi saat mengambil map berisi ijazah alih-alih pada bobot kesaksiannya.
"Apakah keterangannya konsisten? Apakah meyakinkan? Apakah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan? Menangis negeriku," ungkapnya.
Ia menyayangkan persoalan keraguan publik yang sejatinya dapat dituntaskan secara sederhana lewat keterbukaan informasi justru bergulir menjadi perkara pidana di meja hijau.
"Dan ijazah itu baru diperlihatkan ketika orang-orang yang mempersoalkannya telah duduk sebagai terdakwa di ruang pengadilan, dengan risiko kehilangan kemerdekaan karena ancaman hukuman penjara," kata Abdul Gafur.
Lebih jauh, ia mengkritik fenomena pujian, simpati, hingga luapan air mata publik terhadap gestur mengangkat map tersebut karena ruang peradilan seharusnya berdiri netral tanpa memandang jabatan maupun status sosial seseorang.
"Di ruang itu, semua orang memiliki kedudukan hukum yang setara. Kursi saksi dan terdakwa bukanlah panggung kehormatan bagi siapa pun. Itu adalah tempat untuk menggali fakta, menguji keterangan, dan mencari kebenaran," tegasnya.
Abdul Gafur menekankan bahwa fokus utama masyarakat dalam proses hukum wajib diarahkan pada substansi keterangan yang diucapkan saksi di bawah sumpah, bukan pada gaya penampilan di persidangan.
"Bukan bagaimana penampilannya, tetapi apakah keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.
Menutup catatannya, ia menyebut situasi ketika pihak pelapor menuai sanjungan sementara terdakwa yang mencari keadilan justru menuai hujatan merupakan sebuah ironi penegakan hukum yang patut direnungkan bersama.
"Inilah ironi penegakan hukum yang patut kita renungkan. Jangan sampai kita kehilangan akal sehat," pungkas Abdul Gafur(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
