Repelita Jakarta - Wafatnya aktivis sekaligus Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Muhammad Rizal Fadillah, pada Jumat (13/11/2026) meninggalkan duka mendalam sekaligus catatan sejarah penting bagi perjalanan demokrasi nasional.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Heru Subagia menyoroti momen kepergian almarhum yang terjadi tepat sehari sesudah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Heru, kebetulan waktu tersebut menjadi sebuah ironi yang puitis sekaligus penanda tuntasnya sebuah ikhtiar panjang dalam menguji legitimasi kekuasaan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan jejak sejarah di tengah riuhnya para elite politik yang kini berebut panggung dalam proses suksesi kursi wakil presiden.
Bagi Heru, runtuhnya legitimasi jabatan Gibran hari ini tidak lepas dari peran sentral Rizal Fadillah sebagai tokoh pembuka jalan yang pantas dicatat sebagai pahlawan orisinal.
"Kepergian Muhammad Rizal Fadillah, kemarin membawa getaran emosi yang mendalam," ujar Heru pada Sabtu (14/11/2026).
Ia kembali menegaskan eratnya kaitan simbolis antara berpulangnya aktivis tersebut dengan lengsernya Gibran dari kursi pemerintahan.
"Ironis sekaligus puitis, ia berpulang hanya berselang satu hari setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri resminya ke pimpinan MPR RI," lanjutnya.
Bukan Manuver Transaksional
Heru menilai rangkaian advokasi yang ditempuh Rizal Fadillah sama sekali tidak dilandasi oleh kepentingan politik transaksional.
Almarhum dinilai melangkah murni berdasarkan keyakinan prinsip dan keteguhan sikap dalam mengkritisi pemerintahan Joko Widodo sejak lama.
"Saya memandang perjuangan Kang Rizal bukanlah manuver politik transaksional," tegasnya.
Sikap konsisten tersebut menunjukkan tingkat keberanian yang menurut Heru jarang dimiliki oleh para politisi pada umumnya.
"Ia bergerak murni atas dasar manifestasi keyakinan dan ketegasan sikap melawan rezim Jokowi sejak jauh-jauh hari," jelasnya.
Heru turut membandingkan determinasi almarhum dengan sikap sejumlah kalangan lain yang cenderung memilih zona aman.
"Ketika banyak pihak masih ragu atau memilih bermain aman, Rizal sudah lebih dari dua tahun merintis upaya hukum dan advokasi untuk menguji keabsahan dokumen akademik Jokowi," imbuhnya.
Fakta di lapangan pun disebut menjadi bukti nyata betapa vitalnya posisi Rizal dalam menggerakkan isu tersebut.
"Data di lapangan membuktikan betapa sentralnya peran beliau," ucap dia.
Rizal tercatat aktif membangun jejaring konsolidasi lintas elemen mulai dari kalangan advokat hingga para purnawirawan perwira tinggi militer.
"Bersama rekan-rekan advokat di Gedung Juang Jakarta, ia menggalang konsolidasi lintas elemen bersama purnawirawan jenderal TNI AD hingga pakar hukum seperti Refly Harun dan Ahmad Khozinudin," ungkap Heru.
Langkah paling monumental terjadi pada kurun April hingga Mei 2025 ketika almarhum mendatangi langsung Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga menyambangi kediaman Jokowi di Kota Solo.
"Sebuah pertemuan singkat berdurasi sekitar tiga menit yang menjadi simbol keberaniannya menagih transparansi ijazah secara tatap muka," Heru menekankan.
Tetap Tegak Meski Ditekan
Perjalanan advokasi yang ditempuh Rizal diwarnai berbagai rintangan berat, termasuk kriminalisasi hukum yang menimpa dirinya.
"Perjuangan itu tentu tidak berjalan mulus. Tekanan demi tekanan datang silih berganti," ujarnya.
Heru mengenang kembali peristiwa penetapan status tersangka pencemaran nama baik terhadap Rizal dan tujuh tokoh lainnya oleh Polda Metro Jaya pada 7 November 2025.
"Termasuk ketika Rizal bersama tujuh tokoh lainnya ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh Polda Metro Jaya pada 7 November 2025," kenangnya.
Pada titik krusial itulah keteguhan integritas Rizal teruji ketika sebagian rekannya memilih mekanisme restorative justice (RJ) demi menghentikan perkara, sementara ia tetap bertahan pada prinsipnya.
"Ia menolak kompromi yang mengaburkan substansi kebenaran yang ia yakini sejak awal," tegasnya.
Efek Domino Keruntuhan Gibran
Heru berpandangan bahwa polemik syarat administrasi pendidikan Gibran tidak akan pernah mencapai titik balik sebesar sekarang apabila Rizal tidak berani membuka tabir persoalan ijazah pada tahun 2025.
"Tanpa keberanian Rizal Fadillah membuka kotak pandora polemik ijazah pada 2025, isu keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak akan pernah mendapatkan momentum sebesar ini," terangnya.
Rintisan gerakan tersebut kemudian memicu gelombang gugatan hukum yang lebih masif dari berbagai pakar hukum tata negara.
"Termasuk masuknya pakar tata negara Denny Indrayana yang menguliti cacat administrasi pada Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran," tambahnya.
Rangkaian fakta hukum pada November 2026 menjadi muara dari efek domino tersebut setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung membatalkan legalitas dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
"Vonis Dua Lembaga Peradilan Tertinggi, Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026) dan Mahkamah Agung (Putusan No. 742 K/TUN/2026) secara eksplisit membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran karena tidak memenuhi syarat kelulusan yang sah," jelas Heru.
Putusan dua lembaga peradilan tertinggi itu ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mencabut resmi dokumen Suket pada 12 November 2026.
"Kudeta Konstitusional Parlemen. Sehari sebelumnya, pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagai pintu masuk pemakzulan," kata Heru.
Himpitan tekanan hukum dan politik secara berlapis itulah yang membuat Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada 12 November 2026.
Warisan Keteladanan
Menutup catatannya, Heru mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak cepat melupakan jasa para pejuang yang berada di garis terdepan saat perubahan terjadi.
"Hari ini, saat proses menuju Sidang Istimewa MPR bergulir dan para elite sibuk memperebutkan hak prerogatif penentuan dua nama calon wakil presiden pengganti, publik perlu diingatkan kembali pada akar sejarahnya. Kekuasaan memang sering kali cepat melupakan mereka yang berdarah-darah di garis depan," terangnya.
Rizal Fadillah mengembuskan napas terakhir pada Jumat sore (13/11/2026) pukul 16.45 WIB di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, tepat sehari setelah menyaksikan runtuhnya tembok kekuasaan yang ia gugat selama bertahun-tahun.
"Ia pergi tanpa membawa jabatan, tanpa pamrih kekuasaan, meninggalkan warisan keteladanan bahwa keberanian satu orang yang teguh pada prinsip mampu mengubah arah sejarah bangsa. Selamat jalan, Kang Rizal," kuncinya(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
