Repelita Jakarta - Peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute Singapura, Made Supriatma, menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak terlepas dari kalkulasi politik Presiden Prabowo Subianto serta pertarungan elite di Jakarta.
ADVERTISEMENT
Menurut Made, perdebatan mengenai apakah lengsernya Gibran berdampak buruk bagi demokrasi justru mengandaikan bahwa Indonesia masih memiliki sistem demokrasi yang utuh.
"Tentu, pertanyaan ini mengandaikan kita masih punya demokrasi. Masalahnya, apakah kita masih punya?" ujar Made dalam analisisnya, Sabtu, 14 November 2026.
Ia mengingatkan publik agar tidak melupakan jejak naiknya Gibran ke puncak kekuasaan, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan pamannya hingga peran Joko Widodo dan Prabowo dalam membentuk konfigurasi politik saat ini.
"Jokowilah yang untuk kepentingan memelihara pengaruh atas kekuasaannya mengangkat Prabowo kembali dan memberinya kekuatan politik. Dan Prabowolah yang kemudian memanfaatkan nafsu berkuasa Jokowi ini untuk kembali berkuasa," kata Made.
Made memandang anggapan bahwa Jokowi akan tetap memiliki kendali melalui Gibran merupakan sebuah kekeliruan besar dalam memahami watak kekuasaan.
"Jika Anda sudah empat kali berusaha mendapatkan sesuatu dan mencurahkan semua daya upaya untuk itu, ketika sudah dapat, Anda mau berbagi? Kekuasaan itu brutal. Tidak akan dia mau berbagi," ujarnya.
Ia menyoroti rentetan penangkapan perwira tinggi polisi dalam kasus dugaan penyadapan, pengerahan aparat secara masif di ibu kota dengan dalih pengamanan aksi unjuk rasa, hingga keluarnya putusan Mahkamah Agung secara berdekatan sebagai rangkaian skenario yang terencana rapi.
"Ketika ada jenderal-jenderal polisi ditangkap karena kasus penyadapan, saya sudah merasa inilah saatnya. Kasus ini menjadi dalih," ungkapnya.
Made juga menyinggung pertemuan tertutup antara Gibran dan Prabowo di Istana selama dua setengah jam yang berbuntut bantahan dari Yusril Ihza Mahendra serta Syahganda Nainggolan terkait klaim dukungan pembuktian ijazah di PTUN.
Tidak berselang lama sesudah bantahan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR RI langsung menandatangani usulan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk proses pemakzulan.
"Skak mat. Selesai sudah. Gibran out. Tidak ada lagi jalan keluar," kata Made.
Bagi Made, proses terdepaknya Gibran dikemas seolah-olah berlangsung alamiah melalui pengunduran diri dan orkestrasi simpati publik sehingga posisi Prabowo tampak bersih dari intervensi.
"Sebagai orang yang punya mata yang memang dilatih untuk memahami persoalan kekuasaan, sulit bagi saya memahami ini berdiri sendiri. Sulit untuk saya memahami bahwa ini semua terjadi seolah-olah seperti sebuah kecelakaan," jelasnya.
Strategi politik tersebut dinilai sukses memaksa Jokowi dan Gibran menyerah tanpa mampu menyalahkan pihak mana pun sekaligus menjadi unjuk kekuatan militer untuk meredam perlawanan loyalis mantan presiden.
Made memetakan tiga faktor utama yang melatarbelakangi pemilihan momentum penyingkiran pengaruh Jokowi pada saat ini.
Faktor pertama adalah merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo akibat polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan Kopdes yang memangkas layanan sosial, serta meningkatnya beban hidup masyarakat.
Faktor kedua berkaitan dengan manuver Jokowi yang mulai gencar membesarkan partai politiknya serta masih memiliki basis massa di lapisan bawah melalui pembagian bantuan.
Faktor ketiga adalah kebutuhan mendesak Prabowo untuk mengalihkan sorotan publik dari tekanan ekonomi nasional yang sempat disorot media internasional The New York Times melalui artikel bertajuk The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad.
"Demikian buruknya keadaan Indonesia. Sedikit drama dan sedikit pertunjukan kekuatan akan membuat dia tetap bertahan di kekuasaan," ucap Made.
Ia menegaskan bahwa pergantian figur di kursi wakil presiden tidak akan serta-merta memperbaiki kondisi perekonomian nasional yang sedang terpuruk.
"Ini semua adalah problem Jakarta. Entah ada Gibran atau tidak, ekonomi tidak akan membaik. Bursa saham akan tetap sekian, rupiah akan terus melemah, hidup akan terus makin susah," ujarnya.
Menutup analisisnya, Made mengkritik perilaku elite politik yang menikmati kemewahan kekuasaan di tengah defisit penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun yang pada akhirnya membebani rakyat kecil.
"Tidak ada elit politik Indonesia yang benar-benar peduli pada rakyat. Mereka hanya peduli pada kekuasaannya sendiri. The bucks will end with you! Biayanya, Andalah yang menanggungnya," pungkas Made(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
