Repelita Jakarta - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting menegaskan bahwa rentetan peristiwa penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan satu kesatuan rangkaian politik yang tidak terjadi secara kebetulan.
ADVERTISEMENT
Analisis mendalam mengenai keterkaitan skandal penyadapan kepala negara dengan konstelasi kekuasaan nasional tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam podcast Bang Syukur Mandar bersama pembawa acara Rabia Putri pada Jumat, 13 November 2026.
Selamat Ginting memandang praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh direduksi sekadar sebagai pelanggaran penyadapan ilegal biasa melainkan harus dikategorikan sebagai tindakan makar yang mengancam kedaulatan negara.
"Jadi kalau menyadap presiden itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi itu adalah makar fix makar, karena usernya adalah presiden loh kalau presiden yang disadap terus usernya siapa apakah mantan presiden atau orang di luar Indonesia atau oligarki ekonomi atau siapa," tegas Selamat Ginting.
Ia menyoroti bahwa gencarnya operasi penyadapan tersebut berlangsung tepat menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Gibran sehingga memperlihatkan adanya benang merah kepentingan yang saling terhubung dalam satu tarikan napas.
Menurutnya, rangkaian operasi penindakan yang dimulai sejak pencopotan Listyo Sigit Prabowo pada 1 Oktober 2026 selama lebih dari 40 hari terakhir telah memotong rantai desain kekuasaan yang dibangun sejak 2011.
Dengan tersingkirnya Pratikno dari kabinet, penangkapan Listyo Sigit Prabowo, serta mundurnya Gibran dari istana, tiga pilar utama pengaruh politik di lingkar pemerintahan dinilai telah lumpuh sepenuhnya.
Selamat Ginting juga menyoroti mundurnya sejumlah tokoh kunci dari Partai Solidaritas Indonesia maupun Projo sebagai dampak langsung dari runtuhnya poros kekuatan tersebut menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Terkait penanganan hukum kasus penyadapan, ia mendesak agar penyidikan tidak berhenti pada empat orang tersangka saja melainkan turut memeriksa jajaran pejabat utama Mabes Polri termasuk mantan Wakapolri, Kabaintelkam, Kabareskrim, Kadiv Propam, Kadiv TI, hingga Irwasum yang mengikuti pertemuan awal Juli 2026.
Ia bahkan menyarankan agar para tersangka dipindahkan dari tahanan Brimob ke rumah tahanan militer Guntur dengan pengamanan super ketat guna mencegah potensi upaya penghilangan nyawa oleh pihak pengguna atau user sebelum seluruh dalang utama terungkap.
Selain aparat penegak hukum, Selamat Ginting meminta keterlibatan penuh Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, intelijen kejaksaan, serta intelijen kementerian terkait untuk menelusuri dugaan keterkaitan oligarki tambang nikel berinisial AK maupun aliran dana Satgas Merah Putih.
Menutup perbincangannya, ia mendorong agar pemerintah dan parlemen segera mengesahkan Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional serta Undang-Undang Penyadapan sebagai payung hukum tegas dalam menjaga rahasia negara dan mencegah terulangnya praktik spionase politik di masa mendatang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
