Rocky Gerung Sebut Rencana Debat Pigai vs Uceng Absurd dan Berpotensi Ciptakan Sensasi Berlebih

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai rencana debat ilmiah terbuka antara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar sebagai langkah yang kurang tepat serta berisiko menciptakan sensasi berlebih daripada menghasilkan substansi berarti.

Ia menyatakan bahwa debat tersebut bersifat absurd karena kedua tokoh berasal dari latar belakang yang sama dalam isu hak asasi manusia sehingga tidak memiliki perbedaan perspektif yang signifikan untuk diperdebatkan.

Ini debat yang paling absurd kalau Uceng debat sama Menteri Pertahanan itu masuk akal kalau Pigai debat sama Menteri Dalam Negeri itu masuk akal ini dua orang yang betul-betul datang dari bus kota yang sama bus HAM yang sama itu mau debat katanya saat memberikan keterangan kepada Antara pada Sabtu 28 Februari 2026.

Rocky Gerung menyarankan agar rencana debat tersebut segera dibatalkan guna menghindari persepsi bahwa hak asasi manusia ditentukan oleh siapa yang unggul dalam adu argumen di ruang publik.

Jadi saya ingin ini dihindari dihalangi aja dibatalin itu sensasinya akan lebih tinggi dari sekedar substansi jelasnya.

Menurutnya baik Natalius Pigai maupun Zainal Arifin Mochtar sama-sama memiliki pemahaman mendalam terhadap substansi hak asasi manusia meskipun dengan penekanan yang berbeda.

Profesor Uceng pasti mengerti substansi bahkan filosofi dari hak asasi manusia tapi Pigai terlibat dalam pembuatan regulasi untuk merawat penghormatan kepada hak asasi manusia bebernya.

Rocky Gerung menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan final sehingga tidak perlu diperdebatkan dalam format kompetitif yang berorientasi pada kemenangan salah satu pihak.

HAM itu udah final dia sifatnya universal dia datang dari nature manusia untuk saling merawat kemerdekaan katanya.

Ia mengingatkan bahwa diskursus hak asasi manusia memang penting namun perlu dibedakan antara perdebatan kebijakan praktis dengan perdebatan filosofis yang lebih mendalam.

Perdebatan tentang hal itu tidak diperlukan karena kalau mau debat itu habis-habisan datang ke universitas karena di situ ada stok pengetahuan yang bisa diuji secara maksimal bukan di dalam debat-debat talkshow pungkasnya.

Rocky Gerung juga menyinggung polemik yang menyeret isu hak asasi manusia dalam perdebatan kebijakan publik termasuk program makan bergizi gratis.

Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan seharusnya difokuskan pada aspek desain regulasi serta implementasi kebijakan bukan pada fondasi hak asasi manusia itu sendiri.

Problemnya problem regulasi itu problemnya problem fokus bukan problem mendasar di situ tetap pendidikan adalah hak dasar tetap pendidikan kesehatan gizi itu adalah hak manusia katanya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga