Pratama Persadha: Sidak Meta Bukan Gertak Sambal, Kepatuhan Meta Disebut Jadi Ancaman Kedaulatan Digital Nasional, Komdigi Dinilai Tepat Geruduk Kantornya

 

Repelita Jakarta - Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital yang melakukan inspeksi mendadak ke kantor perwakilan Meta di Indonesia dinilai bukan sekadar ancaman kosong melainkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan.

Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai aksi tersebut mencerminkan respons nyata terhadap tingkat kepatuhan Meta yang masih berada di bawah tiga puluh persen sesuai ketentuan hukum nasional seperti yang telah diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Pernyataan tersebut tidak hanya bersifat administratif melainkan mencerminkan adanya kesenjangan signifikan antara kewajiban hukum platform dan implementasinya di lapangan. Dalam perspektif keamanan siber angka kepatuhan yang rendah menunjukkan adanya potensi kerentanan sistemik pada tata kelola ruang digital nasional.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini berdampak langsung terhadap keamanan finansial serta keselamatan masyarakat karena platform Meta menjadi sarang berbagai kejahatan siber seperti investasi palsu serta upaya penipuan phishing.

Pratama juga menyoroti algoritma platform yang lebih mengutamakan peningkatan interaksi pengguna tanpa memperhatikan risiko keamanan publik sehingga mempermudah penyebaran konten berbahaya.

Konten manipulatif yang disebarkan secara sistematis dapat memicu polarisasi mengganggu proses demokrasi serta menciptakan distrust terhadap institusi negara.

Masalah judi daring semakin sulit dikendalikan karena pelaku menggunakan akun palsu serta kode tersembunyi yang sering luput dari deteksi sistem moderasi berbasis algoritma Meta.

Pola ini membuat sistem moderasi berbasis algoritma sering terlambat mengidentifikasi konten yang bermasalah sehingga konten dapat tersebar luas sebelum akhirnya dihapus.

Inspeksi mendadak tersebut melibatkan tim lintas lembaga termasuk BIN BSSN Satuan Siber TNI serta Polri sehingga menegaskan bahwa isu Meta telah ditingkatkan menjadi permasalahan keamanan nasional.

Oleh karena itu sidak terhadap Meta Platforms dapat dipandang sebagai upaya negara untuk menegaskan bahwa tata kelola algoritma dan arus informasi tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan korporasi.

Ketika pendekatan persuasif tidak lagi efektif dan kepatuhan tetap rendah maka intervensi langsung dari negara menjadi langkah yang paling logis dan rasional.

Dengan demikian tindakan tersebut dapat dipahami sebagai afirmasi bahwa kedaulatan digital tidak boleh berhenti pada retorika tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan nyata penegakan hukum dan konsolidasi institusi keamanan negara.

Pernyataan Pratama Persadha tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat enam Maret dua ribu dua puluh enam.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga