Pengamat: Kegaduhan di Media Sosial Wajar dalam Demokrasi, Pemerintah Diminta Fokus Berantas Hoaks dan Penipuan Digital

 

Repelita Jakarta - Pengamat media sosial Enda Nasution menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut kondisi media sosial semakin tidak sehat karena dipenuhi caci maki dengan menilai bahwa kegaduhan di ruang digital merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi.

Menurut Enda pemerintah tidak perlu bersikap alergi terhadap dinamika yang muncul di media sosial selama masih berada dalam batas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

Kalau soal 'kegaduhan' di media sosial saya rasa media sosial sebagai sebuah ruang publik digital normal dan wajar jika gaduh ya. Karena ini adalah bagian dari demokrasi dan juga kebebasan berpendapat serta berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

Enda sepakat bahwa intervensi negara sebaiknya difokuskan pada pemberantasan konten destruktif yang memiliki dasar hukum jelas seperti hoaks disinformasi ujaran kebencian serta penipuan digital yang merugikan masyarakat.

Kalau bicaranya soal hoaks dan disinformasi maka itu rasa saya lebih akurat. Apalagi ujaran kebencian scam atau penipuan-penipuan digital yang merugikan masyarakat. Itu semua adalah bagian dari konten ilegal dan sudah diatur dalam peraturanan. Sehingga kalau mau dihapuskan atau dihilangkan pun sudah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia menekankan bahwa pendekatan pengendalian opini publik yang represif kurang tepat dan lebih baik diganti dengan keterlibatan aktif pemerintah di ruang digital.

Enda mendorong pejabat publik untuk lebih proaktif berinteraksi langsung dengan warganet menjelaskan kebijakan serta menjawab berbagai tuduhan atau kritik yang beredar agar masyarakat bisa melihat isu dari perspektif yang lebih seimbang.

Pemerintah perlu aktif berinteraksi dan berkomunikasi di ruang publik digital. Ikut dalam diskusi menjelaskan kebijakan-kebijakan termasuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seringkali tidak jelas atau tidak adil.

Ia memberikan contoh pendekatan sukses politikus muda di luar negeri seperti Zohran Mamdani di New York yang efektif memanfaatkan media sosial untuk merangkul dan mengajak partisipasi warga.

Enda juga mendukung gagasan persatuan nasional serta bela negara di ruang digital yang disinggung Dasco namun menekankan perlunya penyesuaian format agar relevan dengan karakter generasi muda khususnya Gen Z.

Tentu dalam format yang menyesuaikan dengan kehadiran teknologi digital. Misalnya 'Bela Negara 2.0' atau 'Nasionalisme 2.0'. Cara-cara lama yang represif dan penuh tekanan sudah tidak lagi relevan dengan Gen Z dan harus diganti dengan pendekatan yang lebih relevan dengan zaman digital. Ini perlu perhatian penuh dari pemerintah.

Ia meyakini elite pemerintahan saat ini termasuk Dasco dan Prabowo memahami batas antara menjaga keamanan negara dan merawat demokrasi dengan baik.

Saya percaya Pak Dasco dan Pak Prabowo sebagai demokrat dan patriot sejati pasti sangat mengerti soal hal ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga