Tiru Zohran Mamdani, Pemerintah Harus Aktif Rangkul Warganet di Medsos

 

Repelita Jakarta - Pengamat media sosial Enda Nasution menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai kondisi media sosial yang semakin tidak sehat dengan menyarankan agar pemerintah meniru pendekatan Zohran Mamdani dalam merangkul warganet melalui platform digital.

Menurut Enda kegaduhan di ruang digital merupakan hal biasa dalam demokrasi sehingga pemerintah tidak perlu bereaksi berlebihan selama masih dalam koridor kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Kalau soal 'kegaduhan' di media sosial saya rasa media sosial sebagai sebuah ruang publik digital normal dan wajar jika gaduh ya. Karena ini adalah bagian dari demokrasi dan juga kebebasan berpendapat serta berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

Enda menekankan bahwa intervensi negara lebih tepat difokuskan pada konten ilegal seperti hoaks disinformasi ujaran kebencian serta penipuan digital yang telah diatur dalam peraturan hukum Indonesia.

Kalau bicaranya soal hoaks dan disinformasi maka itu rasa saya lebih akurat. Apalagi ujaran kebencian scam atau penipuan-penipuan digital yang merugikan masyarakat. Itu semua adalah bagian dari konten ilegal dan sudah diatur dalam peraturanan. Sehingga kalau mau dihapuskan atau dihilangkan pun sudah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

Alih-alih mengontrol atau membungkam opini publik Enda mendorong pemerintah untuk lebih aktif terlibat langsung di media sosial dengan berinteraksi menjelaskan kebijakan serta menjawab berbagai pertanyaan atau kritik dari warganet.

Pemerintah perlu aktif berinteraksi dan berkomunikasi di ruang publik digital. Ikut dalam diskusi menjelaskan kebijakan-kebijakan termasuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seringkali tidak jelas atau tidak adil.

Ia menyebut contoh sukses Zohran Mamdani politikus muda di New York yang efektif menggunakan media sosial untuk merangkul warga mengajak partisipasi serta membangun dialog dua arah sehingga masyarakat bisa melihat isu secara lebih objektif.

Enda juga mendukung gagasan persatuan nasional serta bela negara di ruang digital yang disampaikan Dasco namun menyarankan agar pendekatannya disesuaikan dengan karakter generasi muda khususnya Gen Z melalui format modern seperti Bela Negara 2.0 atau Nasionalisme 2.0.

Tentu dalam format yang menyesuaikan dengan kehadiran teknologi digital. Misalnya 'Bela Negara 2.0' atau 'Nasionalisme 2.0'. Cara-cara lama yang represif dan penuh tekanan sudah tidak lagi relevan dengan Gen Z dan harus diganti dengan pendekatan yang lebih relevan dengan zaman digital. Ini perlu perhatian penuh dari pemerintah.

Ia yakin elite pemerintahan termasuk Dasco dan Prabowo sebagai demokrat serta patriot memahami dengan baik batasan antara menjaga keamanan negara dan mempertahankan ruang demokrasi yang sehat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga