
Repelita Jakarta - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, secara resmi mendesak negara-negara anggota Developing Eight (D-8) untuk mengambil sikap tegas atas serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Dalam konferensi pers yang digelar di kediaman resminya di Jakarta, Senin (2/3), ia menyampaikan harapan agar organisasi kerja sama ekonomi dari negara-negara berkembang tersebut tidak tinggal diam melihat eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Boroujerdi menegaskan bahwa dukungan konkret dari sesama anggota D-8 sangat krusial untuk mendorong upaya deeskalasi di tengah situasi yang kini tengah dilanda kekacauan akibat agresi yang dinilainya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Berkaitan dengan D-8, kami ingin agar organisasi penting ini secara kuat dan tegas memberikan kutukan kepada penyerangan yang terjadi oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap negara kami,” tegas Boroujerdi di hadapan awak media yang memadati lokasi konferensi pers.
Ia memaparkan bahwa pemberian pernyataan kutukan merupakan langkah awal yang paling mendesak dan fundamental untuk saat ini.
Menurutnya, sikap solidaritas ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi negara-negara anggota untuk kemudian merumuskan langkah-langkah strategis selanjutnya guna meredam konflik yang semakin memanas.
“Kutukan yang keras dan serius adalah langkah pertama,” ujarnya seraya menekankan pentingnya respons kolektif.
“Setelah kutukan disampaikan, kami baru bisa mengambil langkah berikutnya dalam forum ini,” imbuh diplomat senior tersebut.
Dubes Boroujerdi berharap organisasi yang beranggotakan sembilan negara berkembang ini dapat memilih posisi yang tepat dalam catatan sejarah dengan berdiri bersama Iran dalam menghadapi agresi yang dilakukannya.
Ia percaya bahwa suara kolektif yang lahir dari negara-negara anggota D-8, yang sebagian besar berpenduduk Muslim, memiliki pengaruh yang cukup signifikan di kancah internasional untuk menekan pihak penyerang.
Serangan yang terjadi pada Sabtu (28/2) lalu tersebut bukanlah insiden pertama dalam rentang waktu yang singkat di kawasan tersebut.
Catatan sejarah mencatat bahwa ini merupakan serangan kedua yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat setelah serangan serupa pada Juni 2025 lalu yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.
Pihak Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer besar-besaran itu bertujuan untuk melenyapkan ancaman yang diklaim berasal dari program pengembangan senjata nuklir Iran.
Langkah kontroversial ini diambil dengan dalih perlindungan bagi rakyat Amerika dan sekutunya, namun di sisi lain memicu reaksi keras dari pemerintah Iran yang menganggapnya sebagai agresi yang tidak berdasar dan provokatif.
Desakan dari Dubes Iran ini muncul di waktu yang sangat sensitif dan strategis, mengingat Indonesia akan segera menjadi tuan rumah bagi puncak rangkaian keketuaan D-8.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta pada bulan April 2026 mendatang, hanya beberapa pekan setelah pernyataan keras ini dilontarkan.
Sebelum KTT puncak tersebut digelar, rangkaian agenda akan didahului oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi (senior officials meeting) serta pertemuan tingkat menteri luar negeri untuk mematangkan berbagai dokumen kerja sama.
Adapun tema yang diusung dalam KTT Jakarta tahun ini adalah “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama”.
D-8 sendiri merupakan organisasi strategis yang kini terdiri dari sembilan negara anggota, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Azerbaijan yang resmi bergabung pada Desember 2024.
Mengingat peran Indonesia sebagai ketua sekaligus tuan rumah penyelenggara KTT, posisi yang akan diambil Jakarta dalam menanggapi desakan Teheran ini tentu akan menjadi sorotan tajam dunia internasional.
Publik kini menanti hasil dari serangkaian pertemuan diplomatik yang akan berlangsung di Jakarta dalam beberapa pekan ke depan untuk melihat apakah organisasi ini akan bersatu dalam satu suara kutukan ataukah akan menempuh jalur diplomasi yang lebih moderat.
Yang pasti, desakan resmi dari Dubes Boroujerdi ini telah memberikan tekanan baru bagi para pemimpin negara anggota D-8 untuk segera mengambil sikap di tengah pergeseran geopolitik global yang semakin tidak menentu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

