KPK Periksa Budi Karya Sumadi sebagai Saksi Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api DJKA

 

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan periode 2019 hingga 2024 Budi Karya Sumadi pada Senin 2 Maret 2026.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan dugaan suap pada proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Agenda pemeriksaan pagi hari itu telah dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Benar saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA ujar Budi dalam keterangannya yang dikutip dari akun Tiktok @abasyaka pada 2 Maret 2026.

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Budi Karya sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 18 Februari 2026.

Menurut KPK keterangan dari Budi Karya sangat diperlukan mengingat ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada masa terjadinya dugaan tindak pidana suap tersebut.

BKS yang menjabat selaku Menteri Perhubungan pada saat tempus perkara keterangannya tentu diperlukan oleh penyidik untuk mengungkap perkara dengan lokus di beberapa titik ini agar menjadi terang tutur Budi.

Kasus dugaan suap ini melibatkan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang tersebar di berbagai wilayah seperti Sulawesi Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat hingga Sumatera.

Penyidik KPK saat ini terus mendalami aliran dana serta peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Keterangan Budi Karya diharapkan memberikan kejelasan mengenai proses pengambilan keputusan serta mekanisme pengawasan proyek selama masa kepemimpinannya.

KPK juga meminta masyarakat agar menunggu perkembangan resmi terkait hasil pemeriksaan tersebut tanpa terpengaruh informasi yang belum diverifikasi.

Jadi kita sama-sama tunggu kehadiran saksi ucap Budi menutup keterangannya.

Kasus ini mendapat perhatian luas karena proyek jalur kereta api termasuk infrastruktur strategis nasional yang berdampak besar bagi konektivitas dan pembangunan.

Penyidikan terus berlangsung secara mendalam guna mengungkap secara tuntas dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Hingga kini KPK belum merinci secara spesifik materi yang akan ditanyakan kepada Budi Karya Sumadi.

Lembaga antirasuah itu menegaskan komitmen untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi akan menjadi elemen krusial dalam tahap penyidikan lanjutan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga