Jusuf Kalla Kecam Serangan AS-Israel ke Iran: Etika Diplomasi Dikoyak

 

Repelita Jakarta - Ketegangan global memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melancarkan serangan militer ke Iran pada Sabtu (28/2/2026), mengirimkan gelombang kekhawatiran hingga ke kancah internasional termasuk Indonesia.

Peristiwa ini bukan hanya sekadar berita internasional biasa, melainkan membawa dampak langsung yang patut kita cermati bersama di tengah situasi yang semakin tidak menentu.

Amerika Serikat dan Israel dikabarkan melancarkan serangan militer ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026, yang tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah tetapi juga memantik keprihatinan dunia internasional.

Di Indonesia, suara kritis datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang dengan tegas menyebut operasi militer tersebut sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan.

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa serangan ini menyebabkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang semakin memperkeruh situasi global.

Situasi menjadi semakin runyam karena serangan ini terjadi di tengah proses perundingan nuklir yang masih bergulir antara Iran dan Amerika Serikat tanpa adanya kesepakatan yang tercapai.

Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Jusuf Kalla tak ragu mempertanyakan etika di balik langkah militer yang diambil oleh kedua negara tersebut.

Menurutnya, menyerang pihak lawan ketika meja diplomasi masih terbuka lebar merupakan tindakan yang sulit diterima secara moral oleh masyarakat internasional.

Ia berpendapat jika dialog masih berlangsung, maka ruang negosiasi semestinya dihormati sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Tindakan serangan justru berpotensi memperbesar jurang ketidakpercayaan dan memperpanjang mata rantai konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Pernyataan tegas dari Jusuf Kalla ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap pola penyelesaian konflik global yang masih saja mengedepankan kekuatan militer ketimbang jalur diplomasi yang damai.

Jusuf Kalla tak ketinggalan menyoroti kecenderungan Amerika Serikat dalam menyikapi negara-negara yang dianggap berseberangan dengan kepentingan nasionalnya.

Ia secara gamblang menyinggung berbagai konflik yang pernah terjadi, mulai dari Afghanistan, Irak, hingga Suriah sebagai contoh nyata pendekatan militer.

Kasus-kasus tersebut menjadi bukti konkret bagaimana pendekatan militer kerap kali menjadi opsi utama negara adidaya dalam menyelesaikan perselisihan.

Menurut pandangannya, pola seperti ini justru berpotensi memperdalam ketegangan yang ada dan menciptakan ketidakstabilan dalam jangka panjang di kawasan konflik.

Serangan terbaru ke Iran ini pun dinilai sebagai babak baru dari siklus konflik global yang seolah tak pernah menemukan titik damai yang abadi.

Pola lama yang mengutamakan kekuatan militer ini seolah terus berulang dan semakin memperparah keadaan tanpa solusi yang komprehensif.

Di sisi lain, Jusuf Kalla mengakui bahwa Iran sendiri tengah menghadapi dinamika internal yang tidak sederhana di tengah tekanan eksternal yang semakin berat.

Ia mengidentifikasi tiga kekuatan besar yang bersaing di dalam negeri Iran, pertama pemerintah yang mati-matian mempertahankan sistem Republik Islam sejak Revolusi 1979.

Kedua, kelompok reformis yang gigih menuntut perubahan politik dan kebebasan sipil yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Iran.

Ketiga, kelompok yang justru menginginkan kembalinya era monarki Pahlavi yang pernah berkuasa sebelum revolusi menggunakan jalur perlawanan.

Dengan kondisi internal yang belum sepenuhnya stabil ini, serangan eksternal yang terjadi berpotensi besar memperkeruh suasana dan memicu gejolak yang lebih luas di dalam negeri.

Namun terlepas dari kompleksitas dinamika politik tersebut, Jusuf Kalla menegaskan kembali bahwa tewasnya seorang pemimpin tertinggi tetap merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat patut disesalkan.

Meskipun konflik terjadi ribuan kilometer dari tanah air, dampaknya terhadap Indonesia diyakini tidak akan bisa terhindarkan sama sekali.

Salah satu dampak yang paling cepat dan terasa adalah potensi lonjakan harga minyak dunia yang akan membebani anggaran negara.

Indonesia yang ironisnya masih sangat bergantung pada impor energi dari kawasan Timur Tengah berisiko tinggi menghadapi tekanan biaya bahan bakar yang signifikan.

Jika harga minyak melonjak tajam, efeknya bisa menjalar ke berbagai sektor krusial perekonomian nasional dalam waktu singkat.

Mulai dari harga transportasi yang dipastikan meningkat, biaya logistik yang ikut membengkak, hingga harga berbagai kebutuhan pokok yang ikut terdorong naik.

Semua ini pada akhirnya akan membesarkan tekanan inflasi di dalam negeri dan menggerus daya beli masyarakat secara perlahan.

Selain isu energi, gangguan pada jalur logistik internasional juga berpotensi besar memperlambat arus perdagangan global yang sedang dalam masa pemulihan.

Hal ini tentu saja akan memengaruhi kinerja ekspor dan impor Indonesia yang masih bergantung pada rantai pasok internasional.

Tidak berhenti di situ, keamanan warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah termasuk ribuan WNI dan para jemaah umrah juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Menyikapi eskalasi konflik yang semakin memanas, Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan telah menawarkan diri untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat.

Jusuf Kalla menilai niat baik ini sebagai sebuah langkah yang sangat positif dan terhormat di tengah situasi yang semakin genting.

Namun ia juga mengingatkan bahwa realitas politik global tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh banyak orang.

Menurutnya, konflik besar yang melibatkan kekuatan global seperti ini memiliki kompleksitas kepentingan yang sangat sulit diselesaikan hanya dengan satu inisiatif diplomasi saja.

Ia bahkan memberikan contoh nyata dari konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung puluhan tahun namun hingga kini belum juga menemukan solusi permanen.

Hal ini menunjukkan betapa peliknya penyelesaian konflik yang melibatkan kepentingan banyak negara besar dengan agenda masing-masing.

Di tengah ketidakpastian dan gejolak global yang semakin meningkat, Jusuf Kalla tak lupa mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional Indonesia.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus senantiasa memastikan adanya keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Tujuannya agar tidak muncul potensi ketidakpuasan domestik yang bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.

Menurutnya, banyak sekali konflik yang terjadi di dunia ini berakar dari ketimpangan dan ketidakadilan yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintahnya.

Oleh karena itu, selain terus memantau perkembangan global yang terjadi, Indonesia juga harus fokus memperkuat fondasi ekonomi dan sosial di dalam negeri.

Stabilitas internal adalah benteng pertahanan terkuat kita dalam menghadapi berbagai gejolak eksternal yang tidak menentu.

Menyikapi situasi yang kian memanas ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara konsisten menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk menahan diri.

Indonesia juga tak henti-hentinya mendorong agar dialog kembali dikedepankan sebagai solusi utama penyelesaian konflik internasional.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian setiap konflik melalui jalur diplomasi yang damai.

Penghormatan penuh terhadap kedaulatan setiap negara juga menjadi prinsip yang selalu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, suara kritis dan saran dari Jusuf Kalla menjadi pengingat yang sangat berharga.

Stabilitas dunia ternyata tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen yang kuat terhadap etika.

Dialog yang konstruktif dan keadilan bagi semua pihak menjadi kunci utama terciptanya perdamaian dunia yang abadi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga