Utang Kereta Cepat Whoosh Dipastikan Dibayar APBN Meski Awalnya Diklaim Non-APBN

Repelita Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pelunasan utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pernyataan resmi dari pejabat tinggi negara ini disampaikan untuk merespons perkembangan finalisasi negosiasi yang tengah berlangsung antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan mitra dari Republik Rakyat China.

"Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo Hadi kepada awak media pada Rabu (11/2/2026).

Ketika jurnalis mengonfirmasi secara langsung ihwal skema pembayaran utang megaproyek transportasi tersebut, Mensesneg memberikan jawaban singkat namun tegas tanpa keraguan.

"Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," tambahnya memastikan bahwa beban keuangan proyek kereta cepat pada akhirnya ditanggung oleh negara melalui mekanisme fiskal.

Kepastian dari Mensesneg ini secara tidak langsung menegaskan bahwa skema bisnis badan usaha milik negara yang digadang-gadang tidak membebani APBN pada awal perencanaan kini berbalik arah.

Pernyataan Prasetyo Hadi tersebut kontras dengan optimisme yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (4/11/2025).

Kala itu kepala negara dengan lantang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran utang Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun sama sekali tidak menjadi persoalan berarti bagi pemerintah.

"Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp1,2 triliun per tahun," ujar Presiden Prabowo dengan nada penuh keyakinan di hadapan para pejabat dan undangan.

Presiden ketiga Republik Indonesia itu bahkan merinci berbagai manfaat strategis yang telah dihasilkan oleh kehadiran kereta cepat di tanah air.

"Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung," kata Prabowo menjelaskan alasan di balik keputusan politik mengalokasikan dana negara untuk menalangi utang proyek.

Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi fiskal Indonesia saat ini dalam keadaan cukup kuat untuk membayar jumlah utang yang disebutkannya secara gamblang.

Uang yang diperlukan untuk membayar kewajiban tahunan tersebut diklaim sudah tersedia dan dialokasikan melalui mekanisme yang sah dan transparan.

"Kita mampu dan kita kuat, duitnya kita ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat tak saya kasih kesempatan," sebutnya memberi penjelasan tentang sumber pembiayaan.

Presiden kedelapan RI itu kemudian menyelipkan pesan keras kepada para aparatur sipil negara dan penyelenggara kekuasaan lainnya.

"Saudara harus bantu kita semua, jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat kita semua," tegasnya seraya mengaitkan kemampuan bayar negara dengan upaya pemberantasan korupsi.

Namun yang paling membanggakan menurut kepala negara bukan semata persoalan finansial, melainkan lompatan teknologi yang berhasil dikuasasi anak bangsa melalui kerja sama internasional.

"Yang penting adalah kita kuasai teknologi. We are at the edge of best practice. Dan ini ingat ya ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok," terangnya menekankan aspek geopolitik dan transfer pengetahuan dari proyek senilai miliaran dolar tersebut.

Kontradiksi antara pernyataan Mensesneg yang memastikan penggunaan APBN dan optimisme Presiden Prabowo yang seolah tidak mempermasalahkan skema pembayaran menimbulkan tanda tanya di kalangan pengamat kebijakan fiskal.

Publik masih menanti kejelasan lebih lanjut mengenai struktur final negosiasi yang tengah difasilitasi oleh Danantara dan mitra China, termasuk kemungkinan adanya skema berbagi beban antara kedua negara.

Yang jelas, kepastian penggunaan uang rakyat untuk melunasi utang proyek kereta cepat telah resmi dikonfirmasi oleh pejabat berwenang meskipun sebelumnya proyek ini dipromosikan sebagai model pembiayaan kreatif non-APBN.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok