Said Abdullah PDIP soal Misbakhun ke OJK: Kita Cari yang Profesional Saja, Enggak Ada Titipan

Repelita Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa proses seleksi calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan akan mengedepankan profesionalisme dan tidak membuka ruang bagi praktik titip-menitip kepentingan.

Pernyataan itu disampaikan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/2/2026) saat merespons derasnya spekulasi yang menyebut Ketua Komisi XI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun masuk dalam bursa calon pimpinan OJK.

"Wah, OJK saya buta huruf lah. Pansel baru dibentuk," kata Said melontarkan pernyataan singkat ketika awak media terus mendesak konfirmasi mengenai peluang Misbakhun dalam seleksi bergengsi yang baru saja diumumkan pemerintah.

Ketua DPP PDIP itu memberikan jaminan penuh bahwa seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan calon pimpinan OJK akan berjalan sesuai koridor profesionalitas tanpa intervensi politik jangka pendek dari kelompok mana pun.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut secara eksplisit menepis kemungkinan adanya calon titipan yang sengaja dimasukkan kekuatan politik tertentu ke dalam mekanisme seleksi yang baru dibentuk.

"Ya, enggak ada. Kita cari yang profesional saja," tegasnya memberikan pernyataan yang sekaligus memotong berbagai spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat maupun kalangan pelaku industri jasa keuangan.

Pernyataan Said Abdullah muncul di tengah hangatnya pembahasan mengenai figur-figur potensial yang bakal berlaga memperebutkan kursi panas Dewan Komisioner OJK periode mendatang.

Nama Mukhamad Misbakhun menjadi salah satu yang paling santer disebut di berbagai pemberitaan dan diskusi publik meskipun politisi Golkar itu sendiri enggan berandai-andai mengenai masa depannya.

"Saya belum tahu (dicalonkan sebagai Ketua OJK). Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI," ucap Misbakhun saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026).

"Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi XI," tambahnya menegaskan bahwa hingga kini ia masih fokus menjalankan amanah sebagai pimpinan komisi yang membidangi keuangan dan perbankan.

Ketika jurnalis terus menggali mengenai kemungkinan dirinya menerima posisi baru jika secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, ia hanya merespons singkat tanpa memberikan indikasi penerimaan maupun penolakan.

"Saya tidak berandai-andai," pungkasnya mengakhiri rangkaian pertanyaan ihwal masa depannya yang tiba-tiba menjadi perbincangan hangat publik.

Meski Misbakhun memilih bungkam, publik justru semakin getol memperdebatkan kelayakan Ketua Komisi XI DPR RI tersebut untuk menduduki lembaga independen pengawas sektor jasa keuangan.

Pegiat politik, ekonomi, dan sosial Arif Wicaksono menjadi salah satu pihak paling vokal mempertanyakan rekam jejak Misbakhun yang pernah terjerat kasus pidana pemalsuan dokumen letter of credit Bank Century.

“Misbakhun dicalonkan Ketua Baru OJK? Misbakhun pernah tersandung kasus surat palsu dan divonis hakim hukuman satu tahun penjara. Mau jadi apa OJK?," ujar Arif dikutip dari cuitannya di akun X pada Rabu (4/2/2026).

“Sosok Misbakhun pernah dipenjara. Sempat mendekam dan bebas setelah mendapat asimilasi atau PK MA?,” lanjutnya mengungkit catatan hukum yang sempat menjerat politisi Golkar itu pada 2010 silam.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kala itu menjatuhkan vonis satu tahun penjara atas keterlibatan Misbakhun dalam kasus pemalsuan dokumen letter of credit Bank Century yang mengguncang industri perbankan nasional.

Menanggapi sorotan tajam publik, pernyataan Said Abdullah yang menekankan pentingnya figur profesional tanpa intervensi titipan politik menjadi penanda bahwa pansel akan bekerja independen.

Publik kini menanti apakah pansel yang baru dibentuk dan dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu benar-benar konsekuen menempatkan rekam jejak hukum sebagai variabel eliminasi dalam seleksi calon pimpinan OJK.

Pernyataan "kita cari yang profesional saja" dari Said Abdullah seolah menjadi janji awal bahwa lembaga pengawas sektor keuangan tidak akan menjadi ajang kompromi politik jangka pendek yang mengorbankan independensi dan kredibilitas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok