Rekam Jejak Misbakhun Disorot, Arif Wicaksono Pertanyakan Pencalonan Ketua OJK: Mau Jadi Apa OJK?

 

Repelita Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengonfirmasi bahwa panitia seleksi calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah resmi dibentuk untuk menjaring figur paling layak menduduki kursi pimpinan lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Pernyataan tegas disampaikan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/2/2026), sekaligus merespons derasnya kabar yang menyebut Ketua Komisi XI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK.

"Wah, OJK saya buta huruf lah. Pansel baru dibentuk," kata Said melontarkan pernyataan singkat ketika dicecar awak media mengenai peluang Misbakhun dalam seleksi bergengsi tersebut.

Ketua DPP PDIP itu memberikan jaminan penuh bahwa tidak ada praktik titip-menitip dalam setiap tahapan seleksi yang akan dihelat tim pansel bentukan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut menegaskan bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon pimpinan OJK akan berjalan sesuai koridor profesionalitas tanpa intervensi kepentingan politik jangka pendek.

"Ya, enggak ada. Kita cari yang profesional saja," tegasnya memberikan pernyataan yang sekaligus meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.

Misbakhun sendiri telah angkat bicara terkait kabar yang menyebut namanya melambung tinggi sebagai kandidat kuat pengganti pimpinan OJK periode mendatang.

Ia mengaku tidak ingin berspekulasi apalagi berandai-andai sebelum ada keputusan resmi dari mekanisme yang telah dirancang pemerintah bersama DPR.

"Saya belum tahu (dicalonkan sebagai Ketua OJK). Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI," ucap Misbakhun saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026).

"Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi XI," tambahnya menegaskan fokusnya terhadap amanah yang sedang diemban saat ini.

Saat jurnalis mendesak lebih jauh mengenai kesediaannya apabila secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, ia hanya merespons singkat tanpa memberikan indikasi penerimaan atau penolakan.

"Saya tidak berandai-andai," pungkasnya mengakhiri rangkaian pertanyaan ihwal masa depannya di lembaga pengawas sektor jasa keuangan.

Di luar pernyataan resmi sang politisi, publik justru ramai menyoroti nama Misbakhun yang mencuat di tengah pembentukan pansel yang baru saja diumumkan.

Pegiat politik, ekonomi, dan sosial Arif Wicaksono termasuk dalam jajaran pengamat yang paling vokal mempertanyakan kelayakan Ketua Komisi XI DPR RI tersebut untuk menduduki jabatan strategis di OJK.

Arif melontarkan kritik tajam melalui akun X miliknya pada Rabu (4/2/2026) dengan menyoroti rekam jejak hukum Misbakhun yang pernah berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Misbakhun dicalonkan Ketua Baru OJK? Misbakhun pernah tersandung kasus surat palsu dan divonis hakim hukuman satu tahun penjara. Mau jadi apa OJK?," ujar Arif dikutip dari cuitannya yang ramai disebarluaskan warganet.

Ia tidak berhenti pada pertanyaan retoris, melainkan terus menggali status hukum mantan narapidana kasus pemalsuan dokumen letter of credit Bank Century itu.

“Sosok Misbakhun pernah dipenjara. Sempat mendekam dan bebas setelah mendapat asimilasi atau PK MA?,” lanjutnya membeberkan catatan kelam yang menurutnya tidak layak diabaikan begitu saja.

Lebih dari sekadar persoalan rekam jejak personal, Arif menilai bahwa penempatan figur berlatar belakang politikus aktif di lembaga independen sekelas OJK berpotensi memicu konflik kepentingan sistemik.

“Selain itu OJK seharusnya tidak diisi orang politik karena akan dicurigai sarat kepentingan langsung atau tak langsung,” tegasnya memberikan peringatan terbuka kepada pansel dan pemerintah.

Menurut Arif, lembaga pengawas sektor keuangan yang independen membutuhkan sosok pemimpin dengan integritas tanpa cacat dan terbebas dari kepentingan politik praktis.

Hanya figur dengan kualifikasi demikian yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, imparsial, dan berani mengambil keputusan tanpa tekanan kekuasaan.

Mukhamad Misbakhun bukanlah nama asing dalam catatan hitam perbankan nasional, mengingat pria kelahiran Pasuruan itu pernah mendekam di balik jeruji besi pada 2010.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis satu tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus pemalsuan dokumen letter of credit Bank Century yang mengguncang industri keuangan Tanah Air.

Publik kini menanti sikap tegas pansel yang baru dibentuk apakah akan menutup mata atau justru menjadikan rekam jejak hukum sebagai salah satu variabel eliminasi dalam seleksi calon pemimpin OJK periode mendatang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga