Riza Chalid 'Serang Balik' Prabowo? Pengamat Ungkap Dugaan Operasi Intelijen!

Repelita Jakarta - Pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Chabibi Syaefudin, menyoroti adanya anomali dalam dinamika politik Indonesia di awal tahun 2026.

Ia mempertanyakan mengapa penegakan hukum terhadap tokoh besar seperti Riza Chalid (RC) oleh Kejaksaan Agung justru mendapat serangan dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pejuang integritas.

Chabibi menilai fenomena yang melibatkan narasi dari tokoh-tokoh seperti Gatot Nurmantyo hingga Said Didu menunjukkan bahwa kondisi politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Ia menduga bahwa di balik kritik tersebut, tercium adanya operasi intelijen yang sistematis, yang bertujuan menciptakan "Black Swan" untuk mengguncang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan melemahkan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Secara teoritis, apa yang disaksikan saat ini adalah perwujudan dari strategi subversi dan agitprop (Agitasi dan Propaganda). Dalam kacamata intelijen, kelompok ini tidak lagi berperan sebagai oposisi konstruktif, melainkan bergeser menjadi agent of influence yang digerakkan oleh kepentingan logistik besar yang sedang terdesak," ujarnya dalam siaran pers pada Minggu (1/2).

Chabibi berpendapat bahwa kekecewaan kelompok tersebut terhadap langkah pragmatis Prabowo yang berkoalisi dengan pemerintahan sebelumnya bukan didasari oleh idealisme, melainkan ketakutan akan hilangnya perlindungan politik bagi jejaring bisnis RC.

"Kini, ketika negara benar-benar "menyikat" simpul-simpul kekuasaan tersebut, serangan balik dilancarkan melalui metode false flag operation, di mana isu reformasi birokrasi diputarbalikkan menjadi narasi pembangkangan institusi," jelasnya.

Serangan terhadap Polri dan Kapolri melalui isu penolakan transformasi posisi Polri di bawah kementerian, menurut Chabibi, merupakan puncak dari taktik divide et impera modern.

Ia menilai bahwa dengan mengembuskan stigma negatif bahwa Polri melakukan "pembangkangan" terhadap Presiden, kelompok ini berupaya memutus kepercayaan antara Presiden dan aparat pengamannya.

Dalam teori Institutional Realism, stabilitas sebuah rezim sangat bergantung pada soliditas hubungan antara kepemimpinan sipil dan aparat keamanan.

"Ketika Polri dituduh membuat "tim tandingan" reformasi, tujuannya bukan untuk memperbaiki institusi, melainkan menciptakan friksi horizontal dengan TNI dan memperlemah wibawa Kapolri di mata Presiden," kata Chabibi.

Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan upaya menciptakan kelumpuhan internal agar energi pemerintah habis untuk memadamkan "api di dalam sekoci" sendiri, sementara aktor intelektual di balik layar mencari celah untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Chabibi juga menyoroti keberadaan figur-figur seperti mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di dalam lingkaran tertentu, yang menurutnya harus dibaca dalam kerangka Fifth Column atau "Kolom Kelima".

Teori ini menjelaskan adanya elemen di dalam atau di dekat kekuasaan yang secara sadar atau tidak menjadi "duri dalam daging", berfungsi sebagai operator yang menjaga kepentingan lama agar tetap bercokol.

"Operasi ini tidak hanya bersifat fisik seperti kegagalan aksi massa Agustus 2025 yang menargetkan pembakaran simbol-simbol negara namun kini berevolusi menjadi serangan asimetris melalui media sosial," ungkapnya.

Chabibi juga menyinggung penggelontoran dana besar untuk membiayai buzzer sebagai bentuk investasi politik RC untuk mengonstruksi realitas palsu, di mana penegak hukum yang jujur dicitrakan sebagai musuh rakyat, dan koruptor dicitrakan sebagai korban kriminalisasi.

"Puncak dari skenario ini adalah persiapan munculnya fenomena Black Swan. Merujuk pada pemikiran Nassim Nicholas Taleb, Black Swan adalah peristiwa langka yang tak terprediksi namun memiliki dampak ekstrem yang menghancurkan," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa jika delegitimasi terhadap Polri dan Kejaksaan Agung berhasil menciptakan kekosongan otoritas atau mosi tidak percaya di tingkat akar rumput, maka stabilitas nasional akan runtuh dalam sekejap.

Dalam situasi kacau itulah, posisi tawar politik akan bergeser, dan kebebasan bagi aktor-aktor seperti RC menjadi komoditas barter yang mungkin terjadi.

"Presiden Prabowo harus waspada bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak di jalanan, melainkan mereka yang mampu membelokkan opini publik melalui narasi yang seolah-olah akademis dan patriotik, namun berhulu pada kepentingan sempit satu individu," tegasnya.

Oleh karena itu, Chabibi berpesan agar negara tidak boleh kalah oleh orkestrasi "Angsa Hitam" yang dirancang di ruang-ruang gelap.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi antara Presiden, Kejaksaan Agung, dan Polri, yang harus diperkuat melampaui sekat-sekat isu sektoral.

"Jika instrumen penegak hukum ini berhasil dilemahkan atau dibenturkan, maka yang runtuh bukan sekadar citra satu atau dua institusi, melainkan marwah negara hukum Indonesia di tengah ambisi besar menuju kemajuan global," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok