Ratusan Pasien Cuci Darah Terancam Akibat Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan.

 

Repelita Jakarta - Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran berdampak serius terhadap pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi cuci darah rutin.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menyatakan bahwa terapi hemodialisis tidak dapat ditunda karena berisiko menimbulkan komplikasi kesehatan yang mengancam jiwa.

Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir mengungkapkan lebih dari dua ratus laporan telah masuk terkait masalah ini melalui kanal pengaduan komunitas.

Sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh persen dari laporan tersebut berasal dari pasien cuci darah yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Sebagian besar pasien terpaksa mengubah status kepesertaannya menjadi mandiri agar dapat terus menjalani terapi yang menyelamatkan nyawa.

Langkah tersebut diambil mengingat terapi cuci darah merupakan prosedur medis rutin yang tidak boleh dihentikan tanpa konsekuensi serius.

Jika jadwal hemodialisis tidak dipenuhi, pasien berisiko mengalami gangguan pernapasan, pembengkakan paru, masalah jantung, hingga kegagalan fungsi organ lain.

Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan tetapi juga berpotensi meningkatkan beban biaya pengobatan akibat komplikasi yang lebih parah.

KPCDI juga menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi dalam proses penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran.

Verifikasi data seharusnya dilakukan dengan lebih cermat sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada layanan kesehatan vital.

Setiap nomor kepesertaan BPJS Kesehatan telah memiliki rekam medis yang dapat menjadi acuan dalam proses evaluasi.

Dalam banyak kasus, pasien baru mengetahui status nonaktif mereka saat tiba di rumah sakit untuk menjalani cuci darah sesuai jadwal.

Situasi ini sangat berisiko karena terapi hemodialisis umumnya dijadwalkan pagi hari dan tidak dapat ditunda tanpa alasan medis yang kuat.

Pasien yang beralih ke skema mandiri harus menanggung biaya iuran dan layanan menggunakan sumber keuangan pribadi.

Bagi pasien dengan kondisi ekonomi terbatas, beban biaya ini menjadi tantangan yang sangat berat dan sulit dipenuhi.

KPCDI telah melakukan pendataan terhadap anggota yang benar-benar tidak mampu secara finansial.

Untuk sementara komunitas ini membantu menanggung biaya pengobatan selama satu bulan sembari menunggu proses verifikasi ulang oleh Dinas Sosial.

Namun proses reaktivasi kepesertaan di lapangan tidak berjalan sederhana dan memerlukan waktu beberapa hari hingga status aktif kembali.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan nyawa pasien di atas segala pertimbangan administratif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga