Pengamat: Jasa Jokowi ke Prabowo Sudah Berlalu, Parpol Tak Berselera Majukan Gibran 2029

 

Repelita Jakarta - Direktur ABC Riset & Consulting Erizal menegaskan bahwa era di mana Joko Widodo berjasa besar atas kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 telah berlalu dan tidak dapat dijadikan dasar klaim politik untuk masa depan.

Pernyataan tegas ini disampaikan Erizal melalui akun Facebook pribadinya pada Rabu (11/2/2026) merespons dinamika politik terkini yang mengaitkan hutang budi Prabowo dengan wacana pengusungan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.

"Benar sekali bahwa Prabowo tak akan melupakan orang yang sudah berjasa dalam hidupnya. Bahkan orang yang sudah menyulitkan hidupnya pun, tetap diberikan tempat," kata Erizal mengakui karakter pribadi Menteri Pertahanan tersebut.

Namun ia segera memberi garis pembatas tegas bahwa pengakuan atas jasa tidak otomatis berarti Prabowo harus memenuhi seluruh keinginan politik Jokowi termasuk menggandeng putra sulungnya sebagai calon wakil presiden periode mendatang.

Erizal menganalogikan situasi ini dengan masa lalu ketika PDIP berjasa besar terhadap karier politik Jokowi mulai dari kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode kepresidenan.

"Sama seperti sudah berlalunya era di mana PDIP juga berjasa besar terhadap keterpilihan Jokowi sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden dua periode," tulisnya.

Menurut Erizal, fakta bahwa Jokowi kini berseberangan dengan partai banteng moncong putih membuktikan bahwa hutang politik memiliki masa kedaluwarsa dan tidak bisa ditagih terus-menerus.

Ia menegaskan bahwa partai-partai politik yang saat ini menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk 2029 sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk mengusung Gibran sebagai pendamping.

"Jangankan Prabowo, partai-partai yang mau mendukung Prabowo saja tak berselera majukan Gibran," kata Erizal menggambarkan realitas peta dukungan parpol.

Pernyataan ini sekaligus membantah asumsi bahwa popularitas pemerintahan saat ini berkorelasi dengan kinerja wakil presiden.

Erizal secara tegas membantah klaim bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang mencapai angka 79,9 persen merupakan kontribusi signifikan dari Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak pernah ada tingkat kepuasan pemerintahan itu terkait kinerja Wakil Presidennya. Baik di era SBY maupun di era Jokowi," pungkas Erizal mengakhiri analisisnya.

Ia menegaskan bahwa indikator kepuasan publik selalu dilekatkan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan kepada wakil presiden yang perannya lebih bersifat pendukung.

Publik kini menanti bagaimana dinamika politik ke depan mengingat wacana Prabowo-Gibran dua periode terus didengungkan meskipun minim dukungan nyata dari partai politik dan analisis menunjukkan lemahnya dasar argumentasi politik dan elektoral.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga