Muslim Arbi Desak Gubernur Sherly dan Bupati James Tolak PT Ormat Geothermal Israel demi Empati kepada Korban Gaza dan Umat Muslim Malut

 

Repelita Jakarta - Tokoh Maluku Utara di Jakarta Muslim Arbi mendesak Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta Bupati Halmahera Barat James Uang untuk mengeluarkan rekomendasi resmi menolak kehadiran PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang proyek energi panas bumi Talaga Ranu di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Muslim Arbi menekankan bahwa kedua kepala daerah tersebut wajib menunjukkan sikap aspiratif terhadap penolakan umat Muslim Maluku Utara terhadap perusahaan yang dimiliki oleh pihak Yahudi dan berbasis di Israel.

Ia menilai rekomendasi penolakan itu sebagai wujud empati nyata terhadap ratusan ribu korban syahid luka serta cacat di Gaza Palestina khususnya anak-anak dan perempuan akibat konflik berkepanjangan.

Menurut Muslim Arbi sikap mengabaikan atau tidak bersimpati justru dapat diartikan sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap tindakan yang dianggapnya kejahatan kemanusiaan oleh Israel terhadap bangsa Palestina.

Muslim Arbi menegaskan "Saya kira demikian Gubernur Sherly Tjoanda dan Bupati James Uang dua kepala daerah yang terpilih dari suara muslim juga harus punya empatik terhadap umat muslim dengan menolak PT Ormat Geothermal Indonesia perusahaan Yahudi-Israel bangsa yang membantai warga Gaza-Palestina."

Ia menyatakan bahwa sikap penolakan tersebut merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Muslim Arbi menambahkan "Itu amanah konstitusi kepala daerah wajib menjunjung tinggi konstitusi."

Sebelumnya PT Ormat Geothermal Indonesia telah menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat termasuk ulama anggota DPD DPR aktivis lingkungan serta masyarakat adat yang menolak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

Penolakan tersebut didasari isu kejahatan kemanusiaan di Gaza serta potensi dampak lingkungan negatif dari proyek panas bumi di wilayah Telaga Ranu.

Sekjen Gerakan Rakyat Saiful menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai pragmatis dalam urusan ekonomi namun mengesampingkan amanat konstitusi terkait penghapusan penjajahan.

Saiful menyatakan "Di panggung internasional kita bicara dukungan pada kemerdekaan Palestina dan tidak punya hubungan diplomatik tapi di lapangan ekonomi kita berlaku pragmatis."

Ia menjelaskan bahwa keuntungan bisnis dari proyek tersebut berpotensi mengalir ke perusahaan induk di Israel melalui mekanisme pajak sehingga dapat berkontribusi pada kekuatan militer negara tersebut.

Gerakan Rakyat juga menyoroti ancaman ekologis di Pulau Halmahera meskipun proyek tersebut diklaim sebagai investasi hijau karena wilayah tersebut telah mengalami tekanan berat akibat eksploitasi industri nikel sebelumnya.

Saiful memperingatkan bahwa operasional proyek panas bumi akan memerlukan pembabatan hutan dalam skala besar sehingga menghancurkan lingkungan hidup masyarakat adat Wayoli yang menggantungkan kehidupan pada hutan dan sumber air secara turun-temurun.

Ia menegaskan "Ketika proyek panas bumi beroperasi maka pembabatan hutan dalam skala besar menjadi keniscayaan lingkungan hidup Masyarakat Adat Wayoli akan hancur mereka akan tercerabut dari kehidupannya."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga