Perjanjian Dagang Prabowo-Trump Dinilai Tidak Setara: Beban Kewajiban Indonesia Jauh Lebih Berat dan Menguntungkan Oligarki

Repelita Jakarta - Pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan mengkritik tajam perjanjian dagang yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026 karena diduga bersifat tidak setara dan merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Syafril Sjofyan menyatakan bahwa meskipun disebut resiprokal perjanjian tersebut menunjukkan ketimpangan mencolok dalam distribusi kewajiban hukum.

Ia menyoroti bahwa klausul perjanjian memuat dua ratus empat belas komitmen bagi Indonesia sementara Amerika Serikat hanya sembilan komitmen sehingga beban secara tidak proporsional ditanggung pihak Indonesia.

Menurut Syafril Sjofyan kewajiban belanja barang dan jasa dari Amerika Serikat mencapai sekitar lima ratus enam puluh triliun rupiah yang berpotensi menimbulkan tekanan fiskal berat pada anggaran negara.

Komitmen tersebut mencakup pembelian energi gas alam cair minyak bahan bakar pesawat alutsista serta produk pertanian seperti gandum dan kedelai yang dapat memperdalam ketergantungan impor secara struktural.

Syafril Sjofyan memperingatkan bahwa lonjakan impor tersebut berisiko melemahkan industri dalam negeri terutama sektor pangan manufaktur ringan serta usaha mikro kecil dan menengah yang kalah bersaing.

Dampaknya meliputi pelebaran defisit neraca perdagangan pelemahan nilai tukar rupiah serta peningkatan pemutusan hubungan kerja akibat proses deindustrialisasi.

Ia menjelaskan bahwa beban lima ratus enam puluh triliun rupiah setara dengan dua puluh hingga dua puluh lima persen belanja negara yang dapat mengurangi subsidi menambah utang serta menaikkan pajak rakyat.

Menurut analisis Syafril Sjofyan hal tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat memicu inflasi serta mengganggu program sosial yang sedang berjalan.

Syafril Sjofyan mempertanyakan apakah produk Indonesia memperoleh akses pasar yang setara ke Amerika Serikat termasuk penghapusan tarif dan hambatan non-tarif secara seimbang.

Jika akses tidak setara maka Indonesia hanya berperan sebagai pasar konsumsi tanpa menjadi mitra dagang yang sejajar.

Ia menilai perjanjian yang timpang dapat membatasi subsidi negara kebijakan industri nasional serta membuka ruang gugatan investor asing yang mengurangi kedaulatan ekonomi.

Syafril Sjofyan menyebut pola tersebut mirip dengan neo-kolonialisme ekonomi di mana negara berkembang menjadi sumber daya dan pasar sementara negara maju menguasai teknologi keuangan serta akses pasar.

Di Indonesia menurutnya kelompok oligarki ekonomi diuntungkan karena berperan sebagai importir besar pemegang lisensi distribusi serta penerima rente dari kontrak impor jangka panjang.

Elite politik juga mendapat dukungan internasional akses investasi serta legitimasi global sebagai imbalan dari komitmen tersebut.

Syafril Sjofyan menegaskan bahwa rakyat menjadi pihak paling dirugikan melalui kenaikan harga barang kebutuhan pengurangan lapangan kerja serta beban pajak yang lebih berat.

Industri nasional berisiko tersingkir kalah bersaing tutup atau diakuisisi pihak asing sehingga negara kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi domestik.

Ia mendesak pemerintah membuka seluruh isi perjanjian secara transparan kepada publik karena dokumen tersebut belum diungkap secara lengkap.

Syafril Sjofyan menyerukan DPR segera melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh mengingat perjanjian akan berlaku efektif dalam tiga bulan ke depan.

Para ahli ekonomi dan hukum perlu dilibatkan untuk melakukan kajian independen guna mengukur dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

Jika terbukti merugikan menurut Syafril Sjofyan perjanjian tersebut harus ditinjau ulang demi melindungi kedaulatan ekonomi sebagai amanat konstitusi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.