Moody’s Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!

 

Repelita Jakarta - Moody’s Investors Service memberikan peringatan keras dengan mengubah outlook utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif sebagai sinyal bahaya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan outlook ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dinilai ugal-ugalan dan sulit diprediksi oleh pasar keuangan internasional.

Salah satu kebijakan yang paling dikritik adalah pengambilalihan kendali atas 28 perusahaan oleh badan pengelola investasi Danantara yang dianggap sebagai bentuk nasionalisasi aset swasta secara paksa.

Langkah tersebut berpotensi menghancurkan kepercayaan investor asing serta merusak iklim investasi jangka panjang di Tanah Air.

Meski pertumbuhan ekonomi masih diproyeksikan sekitar 5,11 persen pada 2025 Moody’s menekankan risiko besar akan muncul pada 2026 jika komunikasi kebijakan yang terburu-buru dan tidak matang terus diterapkan.

Wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 untuk menghapus batas defisit tiga persen dari PDB demi menampung janji kampanye juga menjadi sorotan tajam.

Setiap kali batas defisit diotak-atik investor langsung bereaksi negatif karena hal itu dianggap merusak kredibilitas pengelolaan fiskal negara secara keseluruhan.

Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sangat besar di tengah penerimaan pajak yang melemah disebut sebagai bom waktu yang bisa memperparah defisit anggaran.

Efisiensi anggaran pusat yang berujung pemotongan dana transfer ke daerah semakin memperburuk tekanan fiskal di berbagai level pemerintahan.

Para ekonom mendesak evaluasi mendalam terhadap program tersebut agar tidak dipaksakan demi memenuhi janji politik sementara fondasi ekonomi negara dikorbankan.

Jika peringatan Moody’s diabaikan peringkat kredit Indonesia berisiko turun ke level Baa3 yang akan menyebabkan lonjakan suku bunga utang serta pelemahan nilai tukar rupiah yang lebih dalam.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyatakan melalui pesan singkat pada Jumat 6 Februari 2026 bahwa peringatan dari Moody’s ini harus menjadi panggilan bangun bagi pemerintah untuk segera memperbaiki arah kebijakan sebelum terlambat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga