Megawati Minta PBB Segera Buat Hukum Internasional Atur AI

 

Repelita Abu Dhabi - Mantan Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum diskusi meja bundar Zayed Award for Human Fraternity Roundtable 2026 di Uni Emirat Arab pada Kamis, 5 Februari 2026.

Megawati mengakui manfaat positif dari kemajuan teknologi kecerdasan buatan bagi peradaban manusia. Namun ia menegaskan bahwa tanpa payung hukum yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan, teknologi tersebut justru berpotensi menimbulkan kerusakan dan dampak negatif yang luas.

"Bagus, tetapi yang sangat dikhawatirkan kalau tidak ada sebuah perlindungan yang nyata, tentunya artinya itu harus melalui masalah hukum, maka takutnya itu malah bisa menjadi merusak," kata Megawati. Ia memberikan contoh konkret tentang mudahnya teknologi memanipulasi visual dan suara seseorang secara digital.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan teknologi untuk merekayasa identitas seseorang. "Sebagai contoh, kan umpamanya siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada sebuah… sekarang gampang sekali artificial kan? Jadi ternyata dipikir ada orang A itu yang berbicara, padahal tidak," ujarnya.

Menanggapi potensi ancaman tersebut, Megawati mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran aktif dalam merumuskan regulasi internasional. Ia meminta lembaga dunia tersebut untuk serius mengkaji situasi dan segera menyusun kerangka hukum yang dapat mengatur pengoperasian kecerdasan buatan.

"Nah saya mengatakan di dalam diskusi kami itu ya seharusnya, menurut saya, PBB itu sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mesti melihat sikon ini. Dengan demikian tentunya ada perlindungan melalui hukum internasional, di mana yang namanya AI itu tidak bisa bekerja seperti sekarang ini (tanpa regulasi ketat)," katanya.

Megawati mengungkapkan rasa syukur karena pandangannya tersebut mendapat respons positif dari berbagai tokoh dunia yang hadir dalam diskusi. Terdapat kesepahaman bersama bahwa meskipun teknologi merupakan bagian tak terpisahkan dari masa depan, pengaturan yang ketat tetap menjadi kebutuhan mendesak.

"Dan tanggapan yang diterima itu saya merasa bersyukur bahwa ternyata mereka pun mengatakan seperti demikian. Karena tentu saja masalah teknologi ini, menurut banyak yang dari mereka mengatakan, bagaimana itu akan merupakan bagian dari masa depan kita, dan tentunya berarti masa depan dunia," katanya. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga