Repelita Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menilai lembaga tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali Trump.
Pandangan tersebut disampaikan JK dalam diskusi daring Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Senin malam 2 Februari 2026.
Menurut JK struktur lembaga BoP unik karena Trump ditetapkan sebagai ketua sekaligus pemegang hak veto sehingga keputusan akhir sepenuhnya berada di tangannya.
“Cuma uniknya dalam persetujuan itu dituliskan ketuanya adalah Trump sekaligus juga punya hak veto. Artinya sebenarnya biar satu orang sebenarnya artinya dipegang Trump” paparnya.
JK menjelaskan bahwa negara anggota lain seperti Indonesia hanya dapat mengusulkan atau mendengar namun segala keputusan akhir dapat diveto oleh Trump kapan saja.
“Yang lain bisa mengusulkan tapi diveto. Mau apalagi. Akhirnya lembaga itu adalah lembaga terserah Trump” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa meski negara lain boleh berpartisipasi kekuasaan tertinggi tetap dipegang Trump sehingga BoP menjadi lembaga yang sepenuhnya bergantung pada kehendaknya.
“Jadi negara lain seperti Indonesia paling tidak hanya mendengar dan mengusulkan sesuatu tapi semua keputusan ada di Trump” beber JK.
JK juga menilai cara Trump membentuk lembaga ini merupakan pola khasnya yaitu melalui todongan atau tekanan untuk menunjukkan kekuasaan.
“Sekali lagi ini suatu cara Trump mengatasi persoalan ataupun memperlihatkan kekuasaannya. Jadi sifatnya dengan menjalankan suatu koalisi kebijakan dengan todongan” ucapnya.
Ia menyebut todongan tersebut berupa perang tarif seperti yang pernah dialami Indonesia bukan ancaman militer langsung.
Meski demikian JK mengakui Indonesia sejak lama mendukung perdamaian di Gaza sehingga bergabung dengan BoP mungkin menjadi langkah terpaksa untuk menghentikan invasi.
“Kita semua sejak dulu mendoakan kedamaian di Gaza. Ini mungkin cara yang terpaksa dilakukan bahwa dengan setidak-tidaknya cara ini bisa menghentikan invasi di sana” jelasnya.
JK menekankan konflik Gaza sangat rumit dan hanya tiga tokoh kunci yang mampu menghentikannya yaitu Netanyahu Trump serta pemimpin Hamas.
“Sejak awal saya sampaikan hanya tiga orang yang bisa menghentikan peperangan di Gaza. Pertama Netanyahu kedua Trump ketiga pimpinan Hamas. Siapapun pimpinannya” ungkap JK.
Ia berharap konflik segera berakhir mengingat korban jiwa sudah terlalu banyak dan Gaza yang paling dirugikan.
“Karena apapun hasilnya peperangan ini kekalahannya Gaza” tuturnya.
JK tetap kritis karena di balik nama perdamaian terdapat kepentingan ekonomi yaitu menjadikan Gaza sebagai wilayah yang dikuasai Amerika.
“Tapi kalau kita lihat nampaknya ingin menjadikan Gaza itu sebagai tempat ekonomi yang dikuasai oleh Amerika” terangnya.
Ia juga menyoroti peran negara Islam dalam BoP yang diharapkan mewakili aspirasi Palestina.
“Kita berharap negara Islam mewakili kepentingan Palestina kalau negara Islam tidak mewakili kepentingan Palestina maka ini akan jadi masalah” sambungnya.
Editor: 91224 R-ID Elok

