Amien Rais: Jokowi Diduga Rusak Polri Lewat Kapolri Listyo Sigit, Copot Segera

Repelita Jakarta - Kritik terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo semakin menguat setelah sebelumnya disampaikan Rizal Fadillah kini Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais ikut menyuarakan pendapat keras.

Amien Rais menerima kunjungan sahabat lamanya Ahmad Bahar di rumahnya di Yogyakarta di mana tamu tersebut membawa sebuah buku setebal dua ratus dua puluh sembilan halaman berjudul Raport Merah Sang Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Yang menarik perhatian Amien Rais adalah desain sampul buku yang bukan menampilkan foto Kapolri melainkan gambar Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenakan seragam kepolisian lengkap dengan empat bintang di pundak.

Amien menilai gambar sampul itu menyiratkan pesan kuat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki andil besar dalam kondisi Polri saat ini karena dianggap berhasil mendikte Listyo Sigit sepenuhnya.

“Gambar ini memberi pesan bahwa sesungguhnya yang menghancurkan Polri adalah Jokowi alias Mulyono sendiri yang berhasil mendikte Listyo 100 persen” tegasnya.

Amien Rais menyampaikan bahwa isi buku karya Ahmad Bahar mengungkap perubahan gaya hidup para perwira tinggi Polri yang semakin jauh dari nilai kesederhanaan dan beralih menjadi kelompok hedonis.

“Ahmad Bahar membongkar kehidupan para perwira tinggi Polri yang telah berubah menjadi kaum hedonis” kata Amien Rais.

“Dan tanpa malu mengikuti hedonisme mengumbar syahwat dan dirahi kekuasaan tanpa batas tanpa limit” tambah Amien.

Buku tersebut juga menyinggung dugaan penerimaan suap atau risywah dari para pemodal khususnya terkait perlindungan usaha tambang ilegal.

“Ahmad Bahar juga menulis bagaimana para perwira tinggi Polri banyak mendapat bribery atau risywah dari para pemodal” imbuhnya.

“Transaksi mereka cukup jelas para pemilik modal memberikan bribery dalam jumlah puluhan miliar rupiah. Mungkin juga ratusan miliar rupiah” sambung dia.

Amien Rais menekankan dampak serius dari praktik-praktik tersebut terhadap citra institusi kepolisian sehingga Polri kehilangan keberanian moral untuk menegakkan hukum kebenaran serta keadilan.

Ia menyampaikan pesan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dinilai telah merusak citra Polri selama lebih dari lima tahun menjabat.

“Nah supaya tidak terlalu panjang pesan dari buku berbobot Ahmad Bahar ini adalah pesan pada Presiden Prabowo untuk copot segera Kapolri Listyo Sigit yang sudah lima tahun lebih sudah merusak citra Polri” ujarnya.

“Sehingga tidak punya lagi keberanian moral moral courage untuk menegakkan hukum menegakkan kebenaran dan keadilan” kuncinya.

Sebelumnya Rizal Fadillah juga mengkritik Kapolri atas pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI yang menggunakan diksi siap perang terkait aspirasi publik.

Rizal menilai frasa tersebut mengesankan komando kepada seluruh jajaran Polri untuk mempertahankan posisi hingga titik darah penghabisan meskipun tugas kepolisian seharusnya mengayomi melayani masyarakat serta menjaga ketertiban.

“Namun muncul diksi siap perang terkait dengan pernyataan Kapolri Listyo Sigit di depan Komisi III DPR yang semacam memberi komando kepada seluruh jajaran Kepolisian agar mempertahankan kedudukan Polisi seperti saat ini sampai titik darah penghabisan” ujar Rizal kepada fajar.co.id Senin 2 Februari 2026.

Ia juga menyoroti sikap arogan Kapolri yang menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian disertai tepuk tangan apresiasi dari anggota Komisi III DPR.

“Dengan arogan Listyo menyatakan akan memilih menjadi petani ketimbang harus menjadi Menteri Kepolisian. Pertunjukan drama ditampilkan lewat tepukan tangan anggota Komisi mengapresiasi arogansi” sebutnya.

Rizal menduga respons tepuk tangan itu memunculkan tanda tanya publik mengenai adanya relasi kepentingan di baliknya mengingat Polri bukan instansi yang kekurangan dana.

“Publik menduga ada komisi untuk apresiasi. Semua tahu Kepolisian kini bukanlah instansi yang kering atau miskin” ucapnya.

Rizal mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai bentuk pembangkangan serta ketidakberdayaan terhadap bawahan.

“Semestinya Presiden bukan hanya marah karena pembangkangan tapi harus menindak namun tepukan tangan Ketua Komisi yang berasal dari Partai Gerindra menimbulkan pertanyaan sudah sedemikian tak berdayakah Presiden Prabowo menghadapi tantangan bawahannya” lanjutnya.

Ia menilai anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra yang ikut memberikan tepuk tangan menunjukkan kepasrahan atau ketidakberdayaan Presiden Prabowo menghadapi tantangan internal.

“Anggota Komisi fraksi Partai Gerindra yang turut menyertai mengindikasi kepasrahan atau ketidakberdayaan Prabowo” imbuh Rizal.

Editor: 91224 R-ID Elok