
Repelita Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, kembali menyoroti permasalahan tambang ilegal yang masih merajalela di Indonesia.
Dalam sebuah forum bertajuk ESG Sustainability 2026 yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026), ia mengungkapkan bahwa ratusan tambang ilegal tetap beroperasi karena mendapatkan backing dari pihak-pihak kuat.
Hashim menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, banyak kawasan hutan yang seharusnya menjadi area konservasi justru mengalami penebangan ilegal dan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil tindakan tegas, dan hingga akhir Desember lalu, sekitar 4 juta hektar lahan berhasil dikembalikan kepada negara.
Hashim juga menekankan bahwa praktik penebangan hutan ilegal memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 200 perusahaan ilegal menguasai jutaan hektar lahan, bahkan sebagian dari perusahaan tersebut tidak memiliki rekening bank di Indonesia dan menghindari kewajiban membayar pajak selama lebih dari satu dekade.
Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan bahwa keberadaan tambang-tambang ilegal ini dilindungi oleh oknum-oknum berpengaruh.
Ia mengatakan, ada ratusan tambang yang masing-masing memiliki beking, dan ia baru mengetahui istilah tersebut, bahwa ternyata mereka dibekingi oleh orang-orang kuat.
Hashim menegaskan bahwa aktivitas penambangan ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memicu terjadinya bencana alam yang merugikan masyarakat.
Sebagai contoh, Hashim menyinggung mengenai penertiban tambang ilegal yang dilakukan di Raja Ampat.
Namun, ia mengingatkan bahwa masalah tambang ilegal ini masih menjamur hingga ke kawasan hutan lindung dan taman nasional.
Hashim menegaskan bahwa hal ini memiliki konsekuensi pidana, dan rakyat telah menjadi korban, dengan ratusan jiwa yang terdampak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

