Guru Gembul Bongkar Rekam Jejak Kontroversial Rudy Mas'ud dan Soroti Dugaan Dinasti Kekuasaan di Kaltim

Repelita Jakarta - Pengamat media sosial yang dikenal dengan nama Guru Gembul mengulas secara mendalam rekam jejak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dalam tayangan terbarunya di kanal YouTube pribadi.

Ia menyampaikan keheranannya mengapa masyarakat di provinsi tersebut memilih sosok yang menurutnya memiliki latar belakang cukup kontroversial.

“Saya pun bertanya-tanya, kenapa orang-orang Kalimantan mau memilih orang seperti ini? Setelah melihat latar belakangnya, ternyata beliau memang cukup kontroversial. Beberapa kali terseret kasus atau dugaan,” ujar Guru Gembul dalam ulasannya.

Guru Gembul menyoroti sejumlah isu yang pernah dikaitkan dengan Rudy Mas'ud termasuk dugaan praktik politik uang ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR pada tahun 2019.

Ia juga menyebut kasus hukum yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud mantan Bupati Penajam Paser Utara yang merupakan kerabat dekat dan terlibat dalam perkara korupsi.

Selain itu Guru Gembul menyinggung posisi Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur saat ini serta keberadaan beberapa anggota keluarga lain yang menduduki jabatan strategis di tingkat daerah.

Menurutnya susunan kekuasaan tersebut menunjukkan indikasi kuat adanya praktik nepotisme di lingkungan pemerintahan provinsi.

“Ini sudah jelas: pemimpin eksekutif dan pemimpin legislatifnya berasal dari satu keluarga,” tegasnya.

Guru Gembul turut menyentil dugaan perlakuan tidak menyenangkan terhadap wartawan yang berupaya melakukan wawancara terkait masalah pembalakan liar di wilayah tersebut.

Meskipun tidak seluruh tuduhan tersebut telah terbukti secara hukum ia menilai catatan rekam jejak ini tetap layak menjadi bahan perhatian serius bagi masyarakat.

Ia menutup ulasannya dengan pesan agar publik lebih teliti dalam memilih pemimpin dengan cara melihat sejarah portofolio serta latar belakang calon secara menyeluruh.

“Kalau ingin menilai karakter seorang pemimpin, lihat sejarahnya, lihat portofolionya, lihat latar belakangnya. Karena siapa pun yang tidak mau belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulangi penderitaan sejarah itu sendiri,” katanya.

Isu dugaan politik dinasti serta rekam jejak pejabat daerah ini kembali memunculkan perdebatan luas mengenai komitmen terhadap reformasi transparansi dan prinsip meritokrasi dalam demokrasi Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga