Buku 'Raport Merah' Soroti Masa Jabatan Panjang Kapolri dan Reformasi Polri.

 

Repelita Jakarta - Penulis Ahmad Bahar meluncurkan sebuah buku berjudul 'Raport Merah Sang Jenderal' yang mengkritisi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peluncuran dilakukan di kawasan Duren Tiga Raya pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan fokus pada sejumlah persoalan mendasar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Ahmad Bahar menjelaskan bahwa latar belakang penulisan buku ini berangkat dari kegelisahannya melihat lamanya masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Menurut penilaiannya, periode kepemimpinan yang telah berjalan tersebut sudah melampaui kebiasaan dalam sistem demokrasi yang sehat.

“Saya menulis isu-isu yang sedang menjadi persoalan di masyarakat. Hari ini, yang menjadi perhatian publik adalah lamanya Jenderal Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri. Itu menurut saya sudah tidak biasa,” kata Ahmad Bahar. Ia merujuk pada teori politik bahwa kekuasaan yang terlalu lama dapat menimbulkan berbagai masalah serius.

Dalam bukunya, penulis tersebut menilai proses reformasi institusi kepolisian belum berjalan secara maksimal. Ia juga menyoroti masih maraknya praktik kriminalisasi hukum terhadap warga biasa yang menurut logika hukum seharusnya tidak terjadi.

“Contoh paling gelap adalah penetapan tersangka terhadap seorang suami di Sleman. Secara logika hukum, itu tidak masuk akal, tetapi tetap terjadi. Dan kasus seperti ini masih sangat banyak,” ujarnya. Selain itu, ia mengkritisi budaya setoran serta fenomena "no viral no justice" yang masih mengakar kuat.

Ahmad Bahar turut menyinggung fenomena partai coklat yang disebutnya berperan dalam dinamika politik nasional termasuk pada pemilihan umum terakhir. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut bukan sekadar obrolan warung kopi melainkan berdasarkan komunikasi dengan banyak kawan di internal kepolisian.

Menurut analisisnya, salah satu faktor yang menyulitkan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kapolri adalah adanya relasi jasa politik di masa lalu. Hal ini dibungkus dalam tradisi rasa terima kasih ala budaya Jawa yang menurutnya tidak boleh berlebihan.

Alih-alih mendesak pencopotan, Ahmad Bahar merekomendasikan adanya proses pergantian atau regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri. “Bukan dicopot, tapi diganti. Regenerasi. Supaya tidak ada ketidakpuasan di kalangan jenderal yang sudah lama mengantre,” ujarnya. Ia berpendapat masa jabatan tiga tahun sudah cukup untuk menjalankan agenda reformasi.

Penulis tersebut menegaskan bahwa bukunya tidak dimaksudkan sebagai serangan personal melainkan upaya mendorong diskursus publik. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami institusi kepolisian tanpa rasa takut yang berlebihan.

Dalam kesempatan yang sama, ahli digital forensik Rismon Sianipar yang hadir sebagai pembicara menilai buku tersebut relevan dengan realitas yang dirasakan publik. Meski menganggap isi buku masih kurang detail, ia mengapresiasi keberanian penulis dalam memberikan koreksi terhadap kinerja kepolisian.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga