
Repelita Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membantah pemberitaan yang menyebut dirinya disemprot oleh Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat.
Dia menjelaskan konteks sebenarnya dari peristiwa yang terjadi dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen pada hari Rabu tanggal dua puluh satu Januari.
"Tidak benar Mas ini yang harus saya luruskan jadi kami rapat diundang oleh DPR sebagai mitra Komisi VII tidak ada soal saya menolak rapat," kata Widi.
Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun media sosial Instagram pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Januari.
Dia mengaku telah mengosongkan waktunya secara khusus untuk menghadiri rapat kerja tersebut sesuai dengan undangan yang diterima.
"Bahkan saya menyampaikan Bapak Ketua saya sudah mengosongkan waktu saya saya siap rapat sampai malam tapi ini tidak dikutip oleh media," terangnya.
Menurutnya banyak pihak yang tidak hadir dalam rapat tersebut sehingga tidak memahami konteks pembicaraan yang sebenarnya terjadi.
"Tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya," tambah Menteri Pariwisata dengan nada menyesalkan.
Di sisi lain dia menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat kerja hari itu memang sangat banyak dan kompleks.
Pimpinan rapat akhirnya memutuskan untuk membagi rapat menjadi dua sesi yang akan dilanjutkan kembali pada minggu berikutnya.
"Pimpinan menjelaskan bahwa tugas menteri dan anggota DPR adalah rapat menurut beliau kalau nggak mau rapat jangan jadi menteri atau anggota DPR," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pernyataan ketua komisi tersebut bukan hanya ditujukan kepadanya secara pribadi melainkan kepada seluruh peserta rapat.
"Apa yang disampaikan bapak ketua bukan hanya kepada saya saja tapi seluruh peserta rapat pada hari itu," ujar Widi.
Dia merasa heran dengan pemberitaan yang seolah olah hanya dirinya yang mendapat teguran khusus dari pimpinan rapat.
"Jadi kenapa beritanya seolah olah saya yang kena semprot ini agak lucu ya," sambungnya dengan nada bertanya.
Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pihaknya dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hubungan kemitraan yang baik.
Kedua institusi tersebut saling menghormati dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembangunan sektor pariwisata.
"Sekali lagi kami dan Komisi VII adalah mitra yang saling menghormati hubungan kami baik baik saja," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa suasana rapat kerja sempat memanas setelah Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay memberikan pertanyaan kritis.
Dia mempertanyakan manfaat dari penghargaan penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata bagi masyarakat secara langsung.
"Pertanyaan saya apa manfaat penghargaan itu untuk rakyat Indonesia itu pertanyaannya," kata Saleh Daulay dalam rapat.
Dia memberi contoh penghargaan dari media terkemuka internasional seperti New York Times yang diterima oleh kementerian.
Saleh Daulay mengatakan penghargaan tersebut mungkin bagus secara pribadi bagi menteri dan institusi kementerian.
Namun dia mempertanyakan dampak nyata dari berbagai penghargaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum.
Dia meminta penjelasan rinci mengenai seratus lima puluh empat penghargaan yang tercatat dalam dokumen resmi kementerian.
"Dan ini ada seratus lima puluh empat saya ingin disebutkan satu per satu jenisnya apa saja penghargaan ini dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia," ujarnya.
Ketua komisi tersebut menyatakan kesediaannya untuk membahas hal tersebut secara mendalam meskipun membutuhkan waktu yang lama.
Di titik itulah dia menegaskan bahwa rapat adalah bagian dari tugas baik bagi menteri maupun anggota dewan perwakilan rakyat.
"Ibu menteri kalau nggak mau rapat jangan jadi menteri juga kita juga anggota DPR kalau nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR dong bener nggak?" pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

