Said Didu Sorot Data PPN: Realisasi 2025 Shortfall Tertinggi, Indikasi Daya Beli Masyarakat Turun 17-20%

 

Repelita [Jakarta] - Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu memberikan komentar kritis terhadap realisasi pendapatan negara pada tahun 2025. Analisis ini didasarkan pada data yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diolah oleh Bright Institute dan dibagikan oleh ekonom Awalil Rizky.

Data tersebut menunjukkan realisasi sementara Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar 790,2 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka ini hanya mencapai 83,61 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan sebesar 945,12 triliun rupiah, sehingga terjadi selisih negatif atau shortfall yang dinilai sebagai yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Muhammad Said Didu menyatakan bahwa data ini mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat sebesar tujuh belas hingga dua puluh persen selama tahun 2025. Penurunan ini tercermin dari realisasi Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.

Dia mengungkapkan kebingungan terhadap data yang menunjukkan kontraksi dalam aktivitas konsumsi masyarakat. Dalam pernyataannya, dia mempertanyakan apa yang dapat dibanggakan dari pencapaian fiskal tersebut mengingat adanya indikasi penurunan daya beli yang signifikan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap data yang dibagikan oleh ekonom Awalil Rizky melalui platform media sosial X pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Data tersebut memuat tren realisasi pendapatan negara dari tahun 2011 hingga 2025, memberikan perspektif historis mengenai pencapaian target fiskal pemerintah.

Awalil Rizky dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan khusus untuk konsumsi barang-barang yang dikategorikan mewah. Kedua jenis pajak ini menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat.

Shortfall atau kekurangan dalam realisasi target Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjadi perhatian serius karena mencerminkan menurunnya aktivitas ekonomi riil. Ketika masyarakat mengurangi konsumsi, hal ini berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan keberlangsungan usaha di berbagai sektor.

Analisis Muhammad Said Didu ini menguatkan kekhawatiran mengenai kondisi perekonomian nasional yang sedang mengalami tekanan. Penurunan daya beli sebesar tujuh belas hingga dua puluh persen merupakan angka yang signifikan dan berpotensi berdampak luas terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi yang mengandalkan permintaan domestik.

Data ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Pencapaian target fiskal yang kurang optimal menjadi sinyal bahwa mungkin diperlukan penyesuaian kebijakan untuk merespons kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai analisis yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu. Masyarakat dan pelaku usaha menantikan klarifikasi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang terindikasi dari data realisasi pendapatan negara tersebut.

Transparansi data dan respons yang tepat terhadap indikator ekonomi yang kurang optimal diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perekonomian negara. Diskusi publik yang berbasis data seperti ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan perbaikan kebijakan ekonomi nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga