Pasca Banjir Aceh 2025, Profesor Ekonomi Pertanian Desak Restorasi Ekologi: 40 Ribu Hektare Lahan Rusak, Ancaman Krisis Pangan dan Ekonomi

 

Repelita [Jakarta] - Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025 telah menimbulkan dampak ekologis serius yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Guru Besar Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan pentingnya pendekatan restorasi ekologi aktif pascabencana untuk memulihkan fungsi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Menurut analisis Profesor Achmad, kerusakan lingkungan di Aceh telah mencapai skala yang tidak dapat dipulihkan secara alami sehingga memerlukan intervensi aktif dari negara. Dia menekankan bahwa restorasi ekologi harus mencakup pemulihan integritas ekosistem secara menyeluruh agar kembali produktif, mandiri, dan memiliki ketahanan terhadap bencana di masa depan.

Berdasarkan pengamatan foto udara dan laporan pemerintah daerah, lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai sekitar 40.000 hektare. Kawasan yang terdampak meliputi sawah, tanaman pangan, serta tanaman hortikultura dengan kondisi sebagian besar terendam air dalam waktu lama dan tertimbun lumpur.

Kerusakan spesifik di tingkat daerah terlihat signifikan, seperti di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dimana sekitar 3.245,11 hektare lahan pertanian mengalami kerusakan. Di berbagai kabupaten di Aceh, kerusakan sawah dan lahan pangan juga tercatat mencapai ratusan hektare, mengancam ketahanan pangan lokal.

Pemerintah pusat telah merencanakan pencetakan ulang sekitar 11.000 hektare sawah yang rusak parah akibat banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ketahanan pangan nasional pasca bencana ekologis berskala besar.

Sektor perikanan turut mengalami dampak berat dengan luas area budidaya atau tambak di Aceh yang terdampak banjir diperkirakan mencapai 38.875 hingga 40.000 hektare. Kerusakan tambak ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pembudidaya tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir secara lebih luas.

Sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia, Profesor Achmad mengapresiasi respons cepat Presiden dalam menangani bencana, termasuk pembentukan satuan tugas khusus untuk koordinasi lintas kementerian dan daerah. Langkah ini dinilai menunjukkan kehadiran negara di saat krisis dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dinilai sigap dalam penanganan darurat dan koordinasi lapangan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mencerminkan solidaritas nasional dalam menghadapi bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Namun, Profesor Achmad menegaskan bahwa pemulihan hunian dan infrastruktur fisik harus diiringi dengan pemulihan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Tanpa restorasi ekologi yang terencana dan berkelanjutan, risiko kerentanan ekonomi serta bencana berulang akan tetap tinggi di masa depan.

Pendekatan restorasi ekologi yang diusulkan mencakup rehabilitasi tanah, pemulihan daerah aliran sungai, penguatan ekosistem pesisir, serta pemanfaatan solusi berbasis alam sebagai infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Metode ini diharapkan dapat memulihkan fungsi lingkungan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks nasional, Aceh berpeluang menjadi model rekonstruksi pascabencana yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik tetapi juga memulihkan ekosistem, memperkuat ketahanan pangan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Integrasi antara pemulihan lingkungan dengan penguatan ekonomi masyarakat menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi jangka panjang.

Pemulihan ekologis pascabencana menjadi semakin penting mengingat frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis yang cenderung meningkat akibat perubahan iklim. Pendekatan berbasis alam diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana serupa di masa depan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga