Repelita Jakarta- Aktivis dan mantan pejabat BUMN Said Didu menyampaikan kritik tajam terhadap angkatan aktivis 98 yang selama ini dianggap sebagai pahlawan reformasi. Pernyataan ini disampaikannya melalui akun media sosial X pribadi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026, memberikan perspektif berbeda tentang peran generasi tersebut dalam perjalanan bangsa.
Said Didu membalik narasi umum yang menyebut angkatan 98 sebagai pahlawan yang berhasil mengakhiri era Orde Baru. Menurut analisisnya, justru generasi inilah yang menyebabkan kerusakan sistematis pada berbagai tatanan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
“Angkatan 98 selalu membanggakan bahwa mereka berhasil menumbangkan Orde Baru,” tulis Said Didu dalam cuitannya.
“Padahal faktanya, justru yang terjadi makin merusak bangsa Indonesia pada seluruh tatanan berbangsa dan bernegara. Terutama menyerahkan kedaulatan negara ke Oligarki,” tuturnya.
Dia menyoroti bahwa salah satu kesalahan terbesar angkatan 98 adalah menyerahkan kedaulatan negara kepada kekuatan oligarki. Proses demokratisasi yang seharusnya membawa kedaulatan kembali ke tangan rakyat justru dinilai berakhir dengan terkonsentrasinya kekuasaan pada segelintir kelompok tertentu.
Said Didu menyerukan perlunya koreksi terhadap berbagai kesalahan yang telah terjadi. Menurutnya, sudah saatnya kedaulatan rakyat dan negara direbut kembali dari cengkeraman oligarki dan politisi yang tidak bertanggung jawab.
“Saatnya kita koreksi kesalahan tersebut dengan merebut kembali kedaulatan rakyat dan negara dari Oligarki dan politisi busuk,” terangnya.
Dalam ungkapan yang lebih tegas, mantan sekretaris BUMN ini menyebut angkatan 98 sebagai generasi yang menyerahkan negeri kepada oligarki. Dia menyebut beberapa nama aktivis 98 yang menurutnya terlibat dalam proses tersebut.
“Mohon maaf aja, angkatan 98 itu angkatan yang menurut saya menyerahkan negeri ini kepada Oligarki,” katanya.
Nama-nama seperti Fahri Hamzah dan Budi Buan Sujatmiko disebut sebagai contoh aktivis angkatan 98 yang dinilainya turut berkontribusi pada kondisi yang terjadi saat ini. Said Didu mengaku pernah berinteraksi langsung dengan mereka saat masih aktif di lembaga legislatif.
“Itulah angkatan 98, pada saat saya masih didalam ketemu mereka. Saya anggota MPR berhadapan dengan Fahri Hamzah, Budi Buan Sujatmiko dan apa segala. Loh cepat sekali kau rusaknya?,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa ucapannya berdasarkan fakta yang perlu disampaikan secara jujur untuk membuka kesadaran publik. Kritik ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi bersama tentang arah pembangunan demokrasi di Indonesia selama lebih dari dua dekade pasca reformasi.
Pernyataan Said Didu ini muncul dalam konteks evaluasi seperempat abad reformasi yang menuai berbagai pandangan berbeda dari berbagai kalangan. Banyak pihak mulai mempertanyakan capaian nyata dari proses transisi demokrasi yang telah berjalan sejak 1998.
Dia mendorong generasi muda untuk belajar dari sejarah tanpa terjebak pada romantisme masa lalu yang seringkali mengaburkan fakta objektif. Setiap periode sejarah memiliki dinamika dan kompleksitasnya sendiri yang perlu dipahami secara utuh.
Kritik terhadap oligarki dan konsentrasi kekuasaan ekonomi-politik menjadi isu sentral dalam berbagai diskusi tentang masa depan demokrasi Indonesia. Said Didu berharap pernyataannya dapat memicu dialog yang lebih mendalam tentang redistribusi kekuasaan yang lebih adil.
Masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam menilai berbagai narasi sejarah yang berkembang. Pemahaman yang komprehensif tentang masa lalu diperlukan untuk merancang langkah-langkah perbaikan di masa depan.
Proses demokratisasi yang sehat memerlukan kontrol masyarakat yang kuat terhadap para penyelenggara negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok mana pun.
Generasi penerus diharapkan dapat belajar dari berbagai keberhasilan dan kegagalan para pendahulu mereka. Pembangunan bangsa merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan koreksi dan penyesuaian di setiap tahapannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

