Ini Keuntungan Strategis bagi Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

Repelita Jakarta - Indonesia kini memegang posisi strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode satu tahun ke depan, yang dimulai pada Kamis, 8 Januari 2026. Pencapaian diplomatik ini membawa sejumlah keuntungan dan tanggung jawab penting bagi negara dalam kancah global.

Keuntungan utama bagi Indonesia adalah diperolehnya peran sentral dalam menentukan agenda dan prioritas kerja Dewan HAM PBB. Sebagai Presiden, Indonesia melalui Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro berwenang mengusulkan kandidat untuk berbagai mandat prosedur khusus, termasuk penunjukan ahli-ahli HAM independen yang akan ditugaskan ke berbagai negara.

Posisi ini juga memberikan Indonesia kewenangan strategis dalam menunjuk anggota badan-badan investigasi yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia. Proses konsultasi ad hoc yang dilakukan memungkinkan Indonesia untuk memastikan bahwa para ahli yang terpilih benar-benar profesional dan tidak berpihak.

Keuntungan lain adalah penguatan citra dan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang konsisten memajukan hak asasi manusia di tingkat global. Presidensi yang mengusung tema "A Presidency for All" ini menjadi platform untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat konsensus internasional di bidang HAM.

Indonesia juga mendapatkan posisi yang lebih kuat untuk memastikan seluruh kegiatan Dewan HAM PBB berjalan secara terhormat, konstruktif, dan netral. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga multilateral tersebut sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diplomasi Indonesia di bidang HAM mendapatkan momentum signifikan dengan posisi ini, mengingat Dewan HAM PBB merupakan forum utama pembahasan isu-isu hak asasi manusia global. Indonesia dapat lebih aktif mempengaruhi diskusi dan keputusan tentang berbagai isu HAM yang relevan dengan kepentingan nasional dan regional.

Presidensi ini juga menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat jaringan dan kemitraan dengan berbagai negara serta organisasi masyarakat sipil internasional. Interaksi yang lebih intens dalam kapasitas sebagai Presiden memungkinkan Indonesia membangun hubungan yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan HAM global.

Bagi diplomasi Indonesia secara keseluruhan, pencapaian ini memperkuat posisi tawar dalam berbagai fora internasional lainnya. Rekam jejak memimpin badan HAM PBB tingkat tinggi dapat menjadi modal penting dalam berbagai negosiasi dan kerja sama multilateral di masa depan.

Di tingkat domestik, posisi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen dan kapasitas nasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pengalaman memimpin di tingkat global dapat menjadi referensi berharga untuk perbaikan sistem dan kebijakan HAM di dalam negeri.

Namun, posisi strategis ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan yang seimbang, adil, dan konsisten dalam menangani isu-isu HAM yang seringkali kompleks dan sensitif. Kredibilitas Indonesia akan diuji dalam kemampuannya memfasilitasi dialog konstruktif antara berbagai kepentingan yang ada di Dewan HAM PBB.

Presidensi ini sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa komitmen HAM tidak hanya tercermin dalam diplomasi internasional, tetapi juga dalam implementasi nyata di tingkat nasional. Konsistensi antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri di bidang HAM akan menjadi faktor penilai utama dari komunitas internasional.

Dengan memegang posisi ini, Indonesia memiliki peluang emas untuk berkontribusi lebih signifikan dalam membentuk masa depan agenda HAM global. Kesempatan ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan nasional sekaligus kontribusi pada peradaban dunia yang lebih menghormati martabat manusia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga