Breaking Posts

-->
6/trending/recent

Hot Widget

-->
Type Here to Get Search Results !

Defisit APBN 2025 Capai Rp695,1 Triliun, Fedi Nuril Tagih Solusi ke Gibran

Repelita Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto. Data yang diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini kemudian mendapat respons dari publik, termasuk dari kalangan artis yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Fedi Nuril, seorang artis yang dikenal vokal mengkritik pemerintah, mempertanyakan kebenaran dan implikasi dari defisit anggaran tersebut melalui akun media sosial X pribadinya. Pernyataan ini disampaikannya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026, menanggapi laporan resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Keuangan.

“Ini, ya?,” tulis Fedi Nuril dalam cuitannya yang singkat namun penuh tanya.

Dia kemudian mempertanyakan langkah solutif apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam menangani kondisi defisit anggaran ini. Pertanyaan tersebut secara khusus ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari pimpinan pemerintahan.

“Gimana, nih, Pak Gibran? 🤔,” ungkapnya dalam cuitan yang sama.

Angka defisit yang mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB ini melampaui target awal yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 2,53 persen. Bahkan realisasi defisit tersebut juga lebih tinggi dari proyeksi outlook yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2025 sebesar 2,78 persen.

Kondisi ini membuat defisit anggaran tahun 2025 hampir menyentuh batas maksimal yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara menetapkan batas defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Pembatasan defisit anggaran diperlukan karena memiliki risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu risiko utama adalah potensi peningkatan utang pemerintah yang dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Defisit anggaran terjadi ketika belanja negara melebihi pendapatan yang diterima selama periode tertentu. Kondisi ini sering kali memerlukan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk penerbitan surat utang negara maupun penarikan pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola defisit anggaran agar tetap dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap efektivitas belanja negara dan optimalisasi pendapatan menjadi hal yang krusial dalam situasi seperti ini.

Masyarakat dan pelaku usaha mengharapkan transparansi dan kejelasan mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan fiskal ini. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Langkah-langkah penyesuaian mungkin diperlukan baik di sisi pendapatan maupun belanja negara. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan efektivitas program-program prioritas menjadi perhatian utama dalam menyeimbangkan anggaran.

Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai instrumen perpajakan dan non-pajak juga perlu dioptimalkan. Sinergi antara berbagai kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penyebab dan strategi penanganan defisit anggaran ini. Komunikasi yang terbuka dan transparan akan membantu membangun pemahaman publik tentang kompleksitas pengelolaan keuangan negara.

Masyarakat juga diimbau untuk memahami bahwa defisit anggaran tidak selalu bermakna negatif selama berada dalam batas yang terkendali dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang produktif. Yang penting adalah bagaimana defisit tersebut dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan jangka panjang bangsa.

Proses pengawasan oleh lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa keuangan menjadi sangat penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Prinsip kehati-hatian dan transparansi harus diterapkan dalam setiap keputusan yang terkait dengan kebijakan fiskal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

-->

Below Post Ad

-->

Ads Bottom

-->
Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved