Rismon Sianipar Beberkan Kejanggalan Surat Penyetaraan Ijazah Wapres Gibran

 

Repelita Jakarta - Rismon Sianipar, salah satu pihak yang dilaporkan dalam kasus dugaan ijazah Presiden Joko Widodo, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikannya dalam konteks polemik yang masih berlangsung terkait keabsahan dokumen akademik para pemimpin tinggi negara.

Menurut Rismon, terdapat beberapa aspek yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur normal dalam penerbitan surat penyetaraan tersebut. Dia meragukan transparansi dan keabsahan proses administrasi yang dilalui oleh dokumen akademik wakil presiden.

Dalam analisisnya, Rismon menyoroti ketidaksesuaian antara berbagai elemen dalam dokumen yang beredar. Dia mempertanyakan validitas proses penyetaraan yang seharusnya mengikuti standar ketat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pihak-pihak terkait dimintanya untuk dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Rismon menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengingat posisi strategis pemegang jabatan tersebut dalam struktur ketatanegaraan.

Dia juga mengingatkan bahwa proses penyetaraan ijazah untuk keperluan pendidikan lanjutan atau pengangkatan jabatan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Setiap penyimpangan dinilainya berpotensi merusak tatanan sistem pendidikan dan birokrasi.

Rismon menyerukan agar semua dokumen terkait dapat diakses dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang secara independen. Hal ini dianggap perlu untuk menjamin keabsahan dan menghilangkan berbagai keraguan yang telah berkembang di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya penegakan aturan dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Dia berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang adil dan objektif tanpa intervensi dari pihak manapun.

Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat diimbau untuk menunggu hasil akhir penyidikan tanpa terpancing oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi.

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik. Setiap pejabat negara diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dalam mematuhi berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Polemik seputar dokumen akademik pemimpin negara ini menjadi ujian bagi komitmen bangsa dalam menegakkan prinsip good governance. Penyelesaian yang adil dan transparan akan memperkuat fondasi sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga