Rizal Fadillah: Gibran Figur Invalid, Cacat Konstitusi hingga Moral

Repelita Jakarta - Tersangka perkara dugaan fitnah isu ijazah palsu Joko Widodo, Rizal Fadillah, kembali menyampaikan kritik pedas terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyebutnya sebagai figur yang tidak sah.

Rizal menyoroti buku baru karya Rismon Sianipar berjudul Gibran Endgame yang menganalisis akhir dari perjalanan politik Gibran.

Buku terbaru Dr Rismon Sianipar mengupas soal Wapres Gibran Rakabuming Raka. Buku itu berjudul ‘Gibran Endgame’ untuk memaknai bahwa permainan Gibran dalam otak-atik politik selesai ujar Rizal pada 6 Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa masalah latar belakang pendidikan menjadi penyebab utama yang membuat Gibran tidak layak menduduki jabatan tinggi.

Adalah soal pendidikan yang akan membunuh atau menyelesaikannya. Pendidikan Gibran tidak nemenuhi syarat untuk menjadi pejabat publik setingkat Walikota apalagi Wakil Presiden katanya.

Rizal menyatakan bahwa akhir karier politik Gibran harus melalui proses pemakzulan dan larangan total berpolitik.

Endgame itu harus berujung pada pemakzulan dan penutupan pintu peran politik selanjutnya ucapnya.

Ia menuding mantan Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan wewenang untuk mendukung anaknya.

Memuluskan langkah sang putera yang bergelar bocil, asam sulfat atau fufufafa tersebut sebutnya.

Rizal mengklaim intervensi tersebut memiliki konsekuensi global.

Hebatnya kerja sang ayah dalam hal cawe-cawe ini menyebabkan Indonesia ditetapkan sebagai negara pelanggar HAM oleh High Commision of Human Rights yang berkedudukan di New York Amerika Serikat Rizal menuturkan.

Ia menjelaskan awal karier Gibran melalui dokumen kesetaraan pendidikan yang bermasalah.

Permainan Gibran yang diaransemen Jokowi dimulai dengan membuat surat keterangan kesetaraan aspal dari Dirjen Dikdasmen Kemendikbud yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Calon Walikota ke KPUD Surakarta tukasnya.

Dokumen itu untuk memenuhi syarat minimum pendidikan.

Surat itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 c lampiran UU No 1 tahun 2015, ‘berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat’ ucap Rizal.

Rizal menyebut dokumen tersebut sah secara bentuk namun tidak benar secara isi.

Aspal karena asli dikeluarkan kementrian tapi palsu isinya. Manipulasi bahwa sesungguhnya Gibran tidak sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat imbuhnya.

Surat tertanggal 6 Agustus 2019 menyatakan pendidikan grade 12 UTS Insearch Sydney setara dengan lulusan SMK di Indonesia.

Tidak dikenal dalam perundang-undangan akan syarat pengetahuan setara. Surat Keterangan ini pula yang digunakan untuk mendaftar Cawapres ke KPU pada Pemilu 2024 terangnya.

Dokumen itu tidak sesuai dengan aturan pemilu.

Surat Keterangan tersebut tentu dinilai tidak sesuai dengan persyararatan dalam Pasal 169 r UU No 7 tahun 2017, ‘berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain sederajat’ jelasnya.

UTS Insearch grade 12 jelas tidak menjadi lembaga pendidikan sederajat yang dimaksud baik oleh UU No 1 tahun 2015 maupun UU No 7 tahun 2017 lanjutnya.

Rizal menyimpulkan bahwa Gibran tidak valid sebagai pejabat negara.

Ia merupakan figur invalid. Cacat konstitusi, cacat administrasi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi ucapnya.

Ia menganggap keberadaan Gibran sebagai bencana bagi bangsa.

Rakyat berharap dan yakin bahwa tahun 2026 adalah waktu tepat untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sekaligus waktu pas untuk menangkap dan mengadili ayah Gibran yaitu Jokowi tandasnya.

Rizal mengakhiri dengan ejekan bahwa naik turun karier Gibran akan sama dramatisnya.

Gibran eing ing eng naik melesat secara dramatis, eng ing eng pula akan turun meluncur secara dramatis. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Manusia dari tanah kembali ke tanah. Asal martabak kembali ke martabak. Awal di Surakarta akhir di Surakarta kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok