Reformasi Total: Hapus Jabatan Jenderal dan Desentralisasi Polri

 

Repelita - Berbagai kasus pidana berat yang melibatkan petinggi Kepolisian Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dinilai telah merusak citra institusi tersebut. Menurut pengamat sosial politik Asyari Usman, kejadian tersebut memicu tuntutan publik untuk dilakukan reformasi menyeluruh terhadap tubuh Polri. Komisi Reformasi Kepolisian yang telah bekerja sejak beberapa waktu lalu diharapkan dapat segera mengeluarkan rekomendasi perbaikan.

Namun sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak penempatan kepolisian di bawah kementerian dinilai Asyari Usman sebagai bentuk penolakan terhadap reformasi. Dia berpendapat bahwa Presiden dan DPR diharapkan dapat bersepakat untuk melakukan perubahan mendasar guna mencegah politisasi institusi kepolisian, khususnya dalam momen seperti pemilihan umum. Upaya perombakan total dipandang perlu untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan kepentingan.

Asyari Usman mengajukan salah satu usulan reformasi drastis yaitu penghapusan pangkat jenderal di lingkungan kepolisian. Pangkatan tertinggi yang diusulkan adalah Komisaris Besar dengan tujuan menghilangkan kesan super power dan kekebalan hukum yang melekat pada pangkat tinggi. Psikologi merasa kebal dan bisa mengatur segalanya dianggap sering bermuara pada penyalahgunaan kewenangan yang terjadi selama ini.

Usulan kedua dari Asyari Usman adalah menghapus struktur komando kepolisian dalam skala nasional seperti Markas Besar dan Polda. Polisi hanya akan beroperasi pada tingkat Polres atau Polwil yang dikepalai seorang Kombes dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Pola ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis dan terpusat.

Dengan struktur yang terdesentralisasi, Asyari Usman menjelaskan bahwa perintah sepihak dari pejabat tinggi di Jakarta tidak lagi bisa menggerakkan seluruh anggota secara nasional. Mekanisme ini dianggap dapat meminimalisir potensi abuse of power seperti intervensi kasus oleh direktorat tertentu di Mabes untuk kepentingan tertentu. Contoh yang disebut adalah modus operandi yang diterapkan oleh Ferdy Sambo dengan satgas khususnya.

Skala wilayah kerja yang lebih kecil juga dinilai Asyari Usman membatasi kapasitas seorang pejabat kepolisian untuk membentuk jaringan mafia yang luas. Seorang Kapolres atau Kapolwil hanya akan mengawasi wilayah kabupaten atau kota dengan personel terbatas sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Potensi keberadaan bandar narkoba atau judi skala besar juga lebih mudah dikendalikan.

Dalam konteks politik, desentralisasi ini diharapkan Asyari Usman dapat mencegah pengerahan aparat untuk kepentingan praktis calon presiden atau kelompok tertentu secara nasional. Ketiadaan komando terpusat membuat mobilisasi massal untuk tujuan partisan menjadi jauh lebih sulit dilaksanakan. Institusi kepolisian diharapkan bisa lebih netral dan fokus pada tugas pokoknya.

Aspek efisiensi anggaran juga menjadi pertimbangan Asyari Usman dengan dihapuskannya struktur Mabes dan Polda. Penghematan yang bisa dicapai diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun dari anggaran untuk membiayai puluhan ribu personel di tingkat pusat dan daerah. Alokasi personel nantinya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kriminalitas masing-masing daerah.

Namun Asyari Usman menekankan bahwa tujuan utama dari usulan reformasi ini bukanlah semata penghematan melainkan penciptaan kultur kepolisian yang bersih dan berintegritas. Intitusi kepolisian diharapkan dapat benar-benar berfokus pada pencegahan kriminalitas, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat tanpa beban politik dan penyalahgunaan wewenang. Keberadaan polisi harus mencegah kejahatan bukan justru menimbulkan masalah baru.

Untuk menangani kejahatan lintas wilayah, terorisme, atau kerja sama internasional, Asyari Usman menyatakan dapat diatur mekanisme khusus dalam undang-undang. Seluruh Polres atau Polwil dapat diwajibkan untuk berkoordinasi dan membentuk suatu kesatuan sementara hanya untuk urusan-urusan tertentu yang bersifat nasional atau internasional. Mekanisme ini dianggap cukup tanpa perlu mempertahankan struktur komando yang saat ini rentan disalahgunakan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga