Prof Henri: Dulu Membela Jokowi, Kini Kritis karena Janji dan Ucapannya Tak Bisa Dipegang

 

Repelita Surabaya - Seorang Guru Besar Universitas Airlangga, Profesor Henri Subiakto, mengaku pernah mendukung dan membela mantan Presiden Joko Widodo.

Dukungan itu mencakup pembelaan terhadap berbagai dokumen akademik, termasuk ijazah, yang kerap menjadi sorotan publik.

Namun, posisi politiknya tersebut telah mengalami perubahan mendasar seiring dengan perjalanan waktu.

Perubahan sikap itu terutama didorong oleh pengamatannya terhadap inkonsistensi dan realitas kekuasaan yang berkembang.

Pada awal periode kepemimpinan, terdapat ekspektasi tinggi terhadap komitmen demokrasi dan kesederhanaan yang dijanjikan.

Seiring berjalannya waktu, janji-janji tersebut dinilai semakin tidak terpenuhi dan sulit dipegang kebenarannya.

Konsistensi antara perkataan dan tindakan nyata dari pemimpin tersebut menjadi semakin kerap dipertanyakan.

Ia menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan posisi pembelaan ketika ucapan-ucapan resmi tidak lagi memiliki daya pegang.

Profesor Henri menilai terdapat pergeseran agenda kekuasaan yang semakin terlihat jelas ke arah yang mengkhawatirkan.

Berbagai rekayasa politik disebut dijalankan secara sistematis dan terbuka untuk mendukung tujuan tertentu.

Tujuan itu dinilai mengarah pada upaya penguasaan negara dan pembentukan dinasti politik yang melenceng dari cita-cita demokrasi.

Sebagai akademisi, ia menekankan bahwa perubahan sikapnya merupakan bentuk tanggung jawab intelektual dan moral.

Tanggung jawab tersebut adalah untuk bersikap kritis terhadap setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar berdemokrasi.

Ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan dengan kejujuran dan etika, maka kewajiban seorang cendekiawan adalah memberikan koreksi.

Ia kini memilih untuk berdiri pada posisi yang mengkritisi dan mengingatkan, bukan sekadar membenarkan.

Pernyataan ini menambah deretan suara kritis dari kalangan intelektual terhadap pemerintahan sebelumnya.

Isu yang dikritisi mencakup praktik dinasti politik, rekayasa hukum, serta kondisi demokrasi yang mengalami penurunan kualitas.

Profesor Henri menegaskan bahwa sikap kritisnya bukanlah bentuk permusuhan atau kebencian pribadi.

Ini merupakan peringatan agar demokrasi dan kedaulatan rakyat tidak dikorbankan demi ambisi segelintir orang.

Sistem demokrasi tidak boleh dijadikan alat warisan untuk melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga.

Kekuasaan harus selalu tunduk pada konstitusi dan etika bernegara, bukan malah menempatkan diri di atas aturan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga