Pengamat Pertanyakan Tujuan Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Arah Politik Luar Negeri Dinilai Kian Kabur

Repelita Jakarta - Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza memicu tanggapan dan evaluasi dari berbagai pengamat hubungan internasional.

Dewan yang merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut secara resmi dibentuk melalui penandatanganan fakta di sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari delapan negara yang ikut serta dalam dewan tersebut bersama sejumlah negara lain di kawasan.

Pendiri Synergi Policies Dinna Prapto Raharja menilai keputusan Indonesia tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mendasar terkait motif dan proses pengambilan kebijakan.

Ia menyoroti belum terlihatnya transparansi dan konsultasi publik yang memadai sebelum Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Terdapat kekhawatiran bahwa keputusan tersebut diambil secara tergesa-gesa di tengah dinamika tekanan politik dan ekonomi global yang kompleks.

Relasi Indonesia dengan Amerika Serikat juga dinilai turut mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan dewan yang diinisiasi Trump tersebut.

Posisi Indonesia dalam dewan tersebut dinilai menjadi tidak sepenuhnya jelas terutama jika dikaitkan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Jadi, di mana posisi kita sekarang? Bebas aktif atau aktif yang sebebas-bebasnya? Jadi tidak nampak lagi dasar kita bebas aktif, tetapi yang penting aktif saja, bebas dengan melakukan apa pun alasannya kemudian,” lugas Dinna seperti dilansir dari YouTube Kompas TV.

Struktur Dewan Perdamaian Gaza juga menjadi sorotan karena dominasi peran Presiden Donald Trump dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Dewan ini disebut memiliki kecenderungan sentralistik dengan kewenangan besar yang terkonsentrasi di tangan Trump sebagai penggagas.

Tata kelola dan prosedur pengambilan keputusan dalam dewan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik internasional hingga saat ini.

Dalam mandat pembentukan dewan tersebut, Palestina justru tidak dilibatkan secara langsung dalam proses maupun keanggotaan.

Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat solusi dua negara yang kerap digaungkan dalam berbagai forum internasional sebelumnya.

Absennya perwakilan Palestina memperkuat kritik bahwa proses menuju perdamaian berpotensi tidak inklusif dan mengabaikan pihak paling berkepentingan.

Meski demikian, kehadiran Indonesia dalam dewan tersebut dapat menjadi peluang strategis apabila dimanfaatkan dengan tepat dan cerdas.

Indonesia diharapkan mampu menyuarakan kepentingan Palestina secara tegas dan konsisten di dalam forum dewan yang baru terbentuk tersebut.

Dalam konteks ini, Indonesia diharapkan mampu berdiri secara independen dan aktif memperjuangkan aspirasi rakyat Palestina.

Aspirasi rakyat Palestina yang belum terakomodasi dalam struktur Dewan Perdamaian Gaza perlu mendapatkan perhatian khusus dari perwakilan Indonesia.

Keanggotaan Indonesia dalam dewan tersebut membuka ruang diplomasi baru dalam upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan di Gaza.

Namun efektivitas peran Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan diplomasi dan konsistensi prinsip politik luar negeri yang dipegang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga