Pengamat: Langkah Hukum SBY Redam Isu Ijazah Jokowi Sekaligus Lindungi Posisi Politik AHY

Repelita Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mempertimbangkan langkah hukum setelah namanya terseret dalam tudingan sebagai dalang di balik polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Polemik ini dinilai berpotensi memicu ketegangan antar elite politik jika tidak ditangani dengan bijak.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai opsi hukum yang dipilih SBY sebagai strategi tepat untuk mencegah eskalasi menjadi konflik terbuka antara kedua tokoh nasional.

SBY fokus pada sumber tudingan yang menyeret namanya, bukan membahas substansi kebenaran isu ijazah tersebut.

Pendekatan semacam ini dianggap lebih proporsional dalam ranah komunikasi politik.

“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik,” ujar Arifki dalam keterangannya pada Jumat, 2 Januari 2026.

Sikap diam justru dapat membatasi ruang dialog politik di masa depan.

“Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan,” tambahnya.

Hubungan politik antara SBY dan Jokowi masih dinilai relatif harmonis dan terbuka untuk dijaga.

Salah satu bukti adalah penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri di kabinet era Jokowi.

Kondisi itu menandakan adanya saluran komunikasi yang tetap berfungsi di tengah pergolakan elite.

Langkah SBY kali ini tidak bertujuan memanaskan situasi, melainkan mempertahankan equilibrium relasi politik.

“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” kata Arifki.

Dalam perspektif jangka panjang menuju 2029, isu personal yang dibiarkan liar berisiko dieksploitasi pihak lain untuk memperdalam perpecahan elite.

Langkah hukum justru menjadi alat pengendali narasi agar tidak meluas tanpa kendali.

"Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” tutup Arifki.

Partai Demokrat telah mengirimkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang menuding SBY sebagai otak di balik kasus tersebut.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menjelaskan bahwa tudingan itu bukan murni dari masyarakat biasa melainkan pola disinformasi yang terorganisir.

Tudingan tersebut dianggap berbahaya karena dapat merusak reputasi dan proses demokrasi.

SBY disebut sangat terganggu oleh narasi tersebut.

Pembiaran fitnah dikhawatirkan menciptakan preseden buruk di mana politik berbasis hoax menjadi norma.

Somasi ini juga bertujuan memberikan pendidikan politik dalam kebebasan berekspresi.

Partai Demokrat siap melanjutkan ke proses pidana jika somasi tidak diindahkan.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa SBY terganggu oleh tudingan tersebut setelah pertemuan langsung beberapa hari sebelumnya.

Tudingan bahkan menyebut SBY berkolaborasi dengan Megawati Soekarnoputri untuk menghembuskan isu ijazah palsu Jokowi.

Hubungan SBY dengan Jokowi ditegaskan tetap baik.

Jika fitnah terus berlanjut, SBY akan mengawali dengan somasi sebelum menempuh proses hukum penuh.

SBY kini lebih fokus pada kegiatan pribadi seperti melukis dan mengelola klub voli Lavani, sementara urusan politik partai dipegang Agus Harimurti Yudhoyono.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok