Klaim Prabowo Indonesia Paling Bahagia Dikritik: Data Bank Dunia Sebut 60,3% Penduduk Miskin, World Happiness Report Peringkat 83

Repelita [Jakarta] - Klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia merupakan negara paling bahagia di dunia menuai berbagai tanggapan dan perdebatan di ruang publik. Pernyataan tersebut didasarkan pada riset Global Flourishing Study yang dilakukan oleh Harvard University bekerja sama dengan Baylor University dan Gallup.

Ustaz Hilmi Firdausi memberikan tanggapan dengan membandingkan klaim tersebut dengan data Bank Dunia yang menempatkan Indonesia pada peringkat kedua negara dengan penduduk miskin terbanyak. Dalam unggahannya di platform X pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, dia menyatakan bahwa meskipun lebih dari enam puluh persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin menurut Bank Dunia, namun mereka disebut sebagai yang paling bahagia di dunia.

Dia mengemukakan kemungkinan bahwa kunci dari kondisi tersebut adalah sikap banyak bersyukur dan prinsip bahwa kekayaan bukanlah penentu utama kebahagiaan. Namun, di sisi lain, dia mengaku bingung apakah harus merasa senang atau sedih dengan fakta yang tampak kontradiktif ini, yang menggambarkan kompleksitas dalam mengukur kesejahteraan suatu bangsa.

Sebelumnya, konten kreator Fathian Hafiz telah memberikan kritik terhadap klaim presiden dengan menyoroti perbedaan konsep antara flourishing dan happiness. Dia menjelaskan bahwa riset yang dirujuk sebenarnya mengukur aspek flourishing atau kemakmuran yang mencakup berbagai indikator seperti karakter baik, tujuan hidup tinggi, gotong royong, dan solidaritas.

Fathian Hafiz mengakui bahwa Indonesia memang memiliki skor tinggi dalam beberapa indikator tersebut, yang kemudian berkontribusi pada skor akhir yang tinggi dalam studi flourishing. Namun, dia juga mencatat bahwa terdapat beberapa skor yang jeblok, seperti tingkat kepuasan hidup dan kesehatan fisik yang tidak optimal.

Dia menegaskan bahwa klaim Indonesia sebagai negara paling bahagia tidak memiliki dasar yang kuat karena dalam studi yang sama, Indonesia masih berada di bawah negara-negara seperti Polandia, Brasil, Spanyol, Amerika Serikat, Hong Kong, China, Jerman, dan Swedia dalam berbagai aspek pengukuran.

Lebih lanjut, Fathian Hafiz merujuk pada World Happiness Report yang secara khusus fokus mengukur tingkat kebahagiaan, dimana Indonesia berada pada peringkat ke-83, masih di bawah Thailand dan Filipina. Dia mengkritik kecenderungan untuk menyederhanakan data secara berlebihan tanpa memahami konteks dan metodologi penelitian yang mendasarinya.

Perdebatan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat mengenai metodologi penelitian dan definisi operasional dalam menginterpretasikan data statistik. Istilah flourishing dan happiness memiliki dimensi pengukuran yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan kesejahteraan subjektif masyarakat.

Klaim presiden dan berbagai tanggapan kritis terhadapnya mencerminkan dinamika wacana publik mengenai ukuran-ukuran kemajuan suatu bangsa. Di satu sisi, terdapat kebanggaan terhadap pencapaian dalam aspek-aspek sosial budaya seperti gotong royong dan solidaritas, namun di sisi lain terdapat keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Data Bank Dunia yang menunjukkan tingginya persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi penyeimbang dalam diskusi mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal ini mengingatkan bahwa pengukuran kebahagiaan tidak dapat dipisahkan dari konteks material dan kondisi objektif kehidupan masyarakat.

Perbincangan ini juga menyentuh aspek epistemologis mengenai bagaimana pengetahuan diproduksi dan dikomunikasikan kepada publik. Penting untuk menyampaikan temuan penelitian dengan akurat dan kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau interpretasi yang menyesatkan.

Masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam menerima informasi statistik dan memahami kompleksitas di balik angka-angka yang disajikan. Diskusi yang sehat dan berbasis data diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kondisi riil bangsa dan arah kebijakan yang perlu diambil.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terhadap berbagai kritik yang diajukan mengenai klaim tersebut. Publik terus menantikan penjelasan lebih lanjut dan data pendukung yang dapat mengklarifikasi pernyataan yang telah menimbulkan perdebatan luas ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga