Repelita Bogor - Pemerintah melalui Istana Kepresidenan meminta aparat penegak hukum segera melakukan investigasi atas dugaan aksi teror yang menimpa sejumlah konten kreator.
Kasus tersebut terkait dengan kritik yang mereka sampaikan terhadap penanganan banjir di berbagai daerah Sumatra.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak menginginkan adanya praktik intimidasi semacam itu.
Ia menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang untuk mengungkap fakta di balik laporan-laporan tersebut.
Pernyataan resmi ini disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers setelah menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, pada Selasa 6 Januari 2026.
Prasetyo menanggapi langsung pertanyaan media mengenai dugaan teror yang dialami para pembuat konten, termasuk Denny Siregar.
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada institusi kepolisian dan kejaksaan.
Investigasi diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel.
Meski demikian Prasetyo mengajak masyarakat menyampaikan kritik melalui jalur komunikasi yang konstruktif dan resmi.
Pemerintah tetap terbuka menerima masukan selama disertai etika dan tanggung jawab.
Prasetyo menjadikan kasus ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pendewasaan demokrasi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa tindakan teror tidak boleh dibiarkan terjadi di era sekarang.
Presiden Prabowo Subianto disebut sangat prihatin dengan munculnya dugaan praktik intimidasi terhadap penyampai pendapat.
Prasetyo memastikan bahwa penindakan hukum akan dilakukan jika bukti-bukti mengarah pada pelanggaran.
Pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga keamanan warga negara dari ancaman.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
