
Repelita Jakarta - Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) menuai kritik dari politisi senior Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring. Ia secara khusus menyoroti keterlibatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam organisasi tersebut, dengan mempertanyakan rekam jejak keduanya dalam menciptakan perdamaian.
Dalam unggahan di platform media sosial X pada Selasa, 27 Januari 2026, Tifatul Sembiring secara retoris bertanya apakah Trump dan Netanyahu dapat dipercaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Pertanyaan ini ia lontarkan menyusul penandatanganan piagam BoP oleh Presiden Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Tifatul juga mengkritik keras tidak dilibatkannya Palestina dalam organisasi yang mengklaim fokus pada perdamaian di Gaza tersebut. Menurutnya, mustahil membicarakan penyelesaian konflik tanpa melibatkan pihak yang secara langsung menjadi korban dan subjek dari konflik berkepanjangan tersebut.
Pertanyaan sentral yang diajukan Tifatul adalah mengenai track record kedua pemimpin dunia tersebut, dengan kalimat penekanan: "Emang track record orang-orang ini pernah damai?" Kritik ini mengacu pada fakta bahwa Israel, di bawah kepemimpinan Netanyahu, masih terus melakukan pelanggaran gencatan senjata dan menghambat bantuan kumanusiaan ke Gaza.
Organisasi BoP sendiri memerlukan kontribusi finansial fantastis dari setiap negara anggota sebesar satu miliar dolar Amerika. Awalnya digagas khusus untuk rekonstruksi Gaza, mandatnya kemudian diperluas untuk penyelesaian konflik internasional secara umum, dengan Trump ditunjuk sebagai ketua.
Dalam pidatonya, Trump menyebut BoP akan menjadi salah satu lembaga terpenting dalam sejarah dunia dan mengklaim akan membangun kembali Gaza dengan indah. Namun klaim ini bertolak belakang dengan realitas di lapangan dan laporan media internasional yang menyoroti terus berlangsungnya kekerasan.
Tifatul Sembiring menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam organisasi yang dipimpin oleh figur dengan rekam jejak kontroversial dalam isu perdamaian perlu dipertanyakan secara kritis. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap komitmen dan implikasi keikutsertaan Indonesia dalam BoP, terutama terkait konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

