[GEGER] Refly Harun Sayangkan KPU Tidak Pernah Melakukan Verifikasi Keaslian Ijazah

Repelita Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak pernah melakukan proses verifikasi untuk memastikan keaslian dari dokumen ijazah yang diajukan para calon.

Refly Harun menyampaikan penyesalannya atas situasi yang dinilainya sangat mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Pengamat hukum konstitusi ini menyoroti bahwa selama ini lembaga penyelenggara pemilu hanya menerima kelengkapan administrasi dari para bakal calon.

Tidak ada upaya lebih lanjut untuk mengecek apakah dokumen pendidikan yang diserahkan merupakan dokumen asli atau mungkin dokumen palsu.

Menurutnya verifikasi berkas seharusnya mencakup penelusuran terhadap keabsahan setiap dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan.

Tanpa langkah verifikasi yang komprehensif maka potensi pemalsuan dokumen akan selalu terbuka lebar untuk dimanfaatkan.

Refly Harun menilai kelalaian dalam tahap verifikasi ini dapat berdampak serius terhadap kualitas hasil pemilihan umum.

Calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat bisa saja lolos hanya karena dokumen yang diajukan tidak diperiksa keasliannya secara mendalam.

Lembaga pendidikan sebagai penerbit ijazah seharusnya dapat dilibatkan untuk memberikan konfirmasi atas keabsahan dokumen tersebut.

Proses verifikasi yang ketat akan memberikan jaminan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat secara sah yang dapat maju dalam kontestasi.

Refly Harun mengingatkan bahwa pemilu yang berkualitas harus dibangun dari proses administrasi yang akuntabel dan transparan.

Setiap celah dalam sistem verifikasi berpotensi merusak integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan di masa depan.

Publik berhak mengetahui bahwa para calon yang mereka pilih telah melalui proses seleksi administrasi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia mendorong agar Komisi Pemilihan Umum segera melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme verifikasi yang selama ini diterapkan.

Perbaikan sistem perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk lembaga antirasuah dan akademisi.

Dengan sistem yang lebih baik diharapkan pemilu yang dilaksanakan dapat benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat.

Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi sangat bergantung pada kredibilitas penyelenggara dalam menjalankan setiap tahapan.

Refly Harun menegaskan bahwa masalah verifikasi dokumen ini bukan hal sepele melainkan fondasi dari penyelenggaraan pemilu yang bermartabat.

Tanpa fondasi yang kuat maka seluruh bangunan proses demokrasi akan rapuh dan rentan terhadap berbagai praktik manipulasi.

Dia berharap pernyataannya ini dapat mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga